Sebagai wujud komitmen kemitraan AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi) dan HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) dengan mendorong gerakan pembinaan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), melalui program Laik Higiene Sanitasi dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN), dimana disetiap kabupaten/kota di Indonesia telah dibentuk sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang melaksanakan program makan gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita.
Maka AKKOPSI bersama HAKLI gelar pencanangan gerakan pembinaan Laik Higiene Sanitasi (LHS) di Kabupaten Bandung, propinsi Jawa Barat (Jabar), belum lama ini, yang dihadiri wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI), Wakil kepala BGN, bupati Bandung, anggota DPR RI dan diikuti sebanyak 7000 SPPG se-Indonesia.
Menurut Wakil Kepala BGN, Inspektur Jenderal Pol Sony Sonjaya dalam arahannya menekankan bahwa setiap SPPG wajib memiliki pengawas laik higiene sanitasi yang dilakukan oleh Tenaga Sanitasi Lingkungan profesional. Dan hal ini merupakan tindak lanjut konsisten merawat kualitas dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang telah diterbitkan.
Dirinya juga menyoroti pentingnya pengolahan limbah yang berwawasan lingkungan, di setiap dapur gizi, harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan kondisi setempat, serta menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) secara terintegerasi. Pendekatan ini bukan hanya teknis, tetapi juga mencerminkan nilai moral ekologis dalam menjaga keberlanjutan alam demi generasi yang akan datang.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP HAKLI, Prof. Dr. Arif Sumantri menyampaikan bahwa salah satu kebijakan yang sangat bijak, yang dikeluarkan pemerintah pusat dan dilaksanakan Pemerintah Daerah saat ini telah searah dan bersinergi, dan hal ini dapat memperkuat sistem pengawasan laik higiene sanitasi di SPPG. Upaya ini bukan sekadar tanggung jawab struktural, tetapi juga bagian dari ikhtiar preventif untuk menekan risiko keracunan pangan dari MBG.
“Pendayagunaan tenaga Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, dan Sarjana Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan/Sarjana Kesehatan Lingkungan dapat disinergikan di SPPG. Penempatan tersebut harus melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, agar pengawasan LHS di lapangan telah dapat menjamin sanitasi keamanan pangan pada SPPG dan kemampuan pengelolaan potensi risiko pasca pengolahan limbah sebagai kemanfaatan ekonomi sirkular bagi masyarakat ” tegas Arif.
Dikatakannya bahwa dalam perspektif akademik, kegiatan ini menegaskan hubungan kuat antara sanitasi, gizi, dan ketahanan kesehatan di masyarakat, sebagaimana ditegaskan WHO (2024) bahwa 45% penyakit diare di dunia masih berakar dari lemahnya pengelolaan air bersih dan sanitasi dasar. Maka, aksi nyata LHS pada setiap SPPG dan menjadi langkah ilmiah dan moral menuju bangsa yang sehat, tangguh, dan berkeadilan ekologis. Jika kebersihan adalah sebagian dari iman, maka LHS adalah sebagian dari kedaulatan bangsa. Sebab bangsa yang berdaulat atas higiene sanitasi pangan adalah bangsa yang berdaulat atas kesehatannya. Aksi Nyata Laik Higiene Sanitasi pada SPPG bukan sekadar acara, tetapi gerakan moral sebuah kesadaran bahwa setiap butir nasi, setiap tetes air, dan setiap uap panas dari dapur pengolahan di SPPG mengandung tanggung jawab ekologis dan spiritual.
Sementara itu, menurut Wakil Menteri Kesehatan RI, dr.Benyamin Paulus Oktavianus, Sp.P (K), dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pendayagunaan ahli Sanitasi Lingkungan di setiap SPPG adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. SPPG harus menjadi ruang implementasi nyata ilmu kesehatan lingkungan. para ahli sanitasi menegakkan standar laik higiene sanitasi agar pangan yang disajikan tak hanya bergizi, tapi juga terjamin dari potensi risiko keracunan. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan, bahwa pengawasan laik higiene sanitasi merupakan pondasi utama dalam mendukung program nasional MBG sehat, aman berkelanjutan.
Dirinya mengatakan bahwa melalui kegiatan Aksi Nyata LHS pada SPPG dalam mendukung program nasional MBG Sehat, aman berkelanjutan diikuti peserta pelatihan bagi lebih dari 7000 SPPG yang ada secara daring melalui metode MOOC dan juga disaksikan lebih dari 550 penjamah pangan yang mengikuti pelatihan secara luring dari sejumlah SPPG yang ada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.
” Wajib SLHS pada SPPG, dan mengharuskan tiap SPPG memenuhi persyaratan diantaranya pelatihan pada penjamah pangan dan penanggung jawab/pengelola, serta telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan beberapa pengambilan sampel pada air dan kompenen sanitasi dasar serta personal higiene pada penjamah pangan ” tegas Benyamin. (Cherly).
Keterangan gambar :
Pencanangan gerakan pembinaan HLS yang digelar AKKOPSI bersama HAKLI di Kabupaten Bandung.
