JAKARTA — Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino diprediksi masih membayangi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa El Nino fase sangat kuat saat ini membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kering, serta meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, dalam konferensi pers Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menjelaskan bahwa peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik bagian tengah dan timur menyebabkan perairan Indonesia mengalami pendinginan. Kondisi ini berdampak pada minimnya potensi uap air dan terhambatnya pertumbuhan awan.
“Sejak Maret pula kami memprediksi bahwa akibat dari aktifnya El Nino berbarengan dengan musim kemarau, maka musim kemarau kita secara umum itu akan menjadi lebih panjang dan menjadi lebih kering,” ujar Marjuki.
El Nino Bertahan hingga Awal 2027
Berdasarkan pemodelan cuaca BMKG, fenomena El Nino diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kedatangan awal musim hujan secara nasional yang diperkirakan mengalami kemunduran dari waktu normalnya. BMKG mencatat sebanyak 529 zona musim atau setara dengan 61,08 persen luasan daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memperkirakan dampak El Nino akan berkurang ketika memasuki pertengahan Oktober. Menurutnya, ketika musim hujan datang, pengaruh dari El Nino akan berkurang signifikan bahkan relatif tidak ada.
Peringatan Dini Hingga 2028
Yang lebih mengkhawatirkan, Peneliti Senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRIMA BRIN), Erma Yulihastin, mengungkapkan bahwa ancaman kekeringan akibat El Nino diproyeksikan bisa berlangsung hingga periode 2027-2028. Hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil simulasi dan analisis dari 14 model iklim NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections (NEX-GDDP).
“Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan jangka panjang dari berbagai pihak,” ungkap Erma dikutip dari laman resmi BRIN, Kamis (1/10/2026).
Profesor Scripps Institution of Oceanography, Mark Merrifield, menyampaikan bahwa anomali suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa menjadi sinyal kuat perubahan fase El Nino biasa menjadi fase Super El Nino. Perubahan itu telah mencapai peluang sebesar 75 persen pada musim Oktober hingga Desember 2026, dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
“Untuk musim Oktober hingga Desember 2026, terdapat peluang sebesar 75% bahwa fenomena ini akan menjadi peristiwa bersejarah yang kekuatannya melampaui rekor El Nino sebelumnya sejak tahun 1950-an,” ungkap Merrifield.
Dampak dan Wilayah Rentan
Di Indonesia, fenomena Super El Nino berpotensi memicu kemarau lebih panjang. Sejumlah wilayah juga berpeluang mengalami tekanan panas ekstrem. Erma menjelaskan bahwa perambatan gelombang El Nino memicu pergeseran musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan ancaman tekanan panas ekstrem atau indeks suhu bola basah (Wet Bulb Global Temperature/WBGT).
Erma juga menyoroti risiko terhadap produksi padi dan tekanan panas lingkungan. Indeks WBGT menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan dan Papua rentan terkena tekanan panas, yang berakibat pada peningkatan kebakaran hutan.
Langkah Mitigasi
Menghadapi ancaman tersebut, BMKG meminta sektor pertanian mulai menyesuaikan pola tanam, memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan air. Pada sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong mempercepat revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi, serta memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat.
Sektor energi juga diminta mengantisipasi penurunan debit air yang dapat memengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di bidang kesehatan, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah cepat menghadapi potensi memburuknya kualitas udara yang berisiko meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
BMKG bersama pemerintah daerah turut memperkuat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara situasional.
“Masyarakat diimbau tetap mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi,” pungkas Marjuki. (*)
