Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fiskal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Purbaya menyebut, Presiden telah menyetujui besaran dana yang akan disalurkan kepada ratusan daerah tersebut.
Baca juga: Pemda Tak Sanggup Bayar Gaji Pegawai Imbas TKD Dipotong, Purbaya Akan Menghadap Prabowo
“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya itu jumlahnya Rp 20,5 triliun dibagi ke 490 daerah,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).
Purbaya menargetkan dana tersebut mulai dicairkan paling lambat pekan depan setelah seluruh proses administrasi selesai.
Menurut dia, bantuan itu diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN daerah, termasuk PPPK, beserta tunjangannya.
Baca juga: Mendagri Minta Purbaya Prioritaskan DBH bagi Daerah Sulit Bayar Gaji Pegawai
“Kita expect akan dicairkan paling lambat, harusnya sih akhir minggu ini, tapi paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji pegawai ASN daerah juga termasuk PPPK-nya,” kata dia.
Purbaya meyakini alokasi Rp 20,5 triliun cukup untuk menutup kekurangan anggaran daerah.
Perhitungannya telah dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri berdasarkan kondisi fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Baca juga: Mendagri Ungkap 79 Pemda Butuh Anggaran Rp 3,7 Triliun untuk Gaji Pegawai
Meski demikian, pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi keuangan daerah. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan dukungan lanjutan.
“Kalau mungkin masih kurang, mungkin kita harus pertimbangkan lagi. Jadi harusnya daerah kondisinya akan lebih baik di minggu-minggu ke depan,” ujarnya.
Terkait sumber anggaran, Purbaya mengatakan dana tersebut berasal dari pengelolaan anggaran pemerintah yang masih tersedia sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program kementerian maupun lembaga.
Baca juga: Mendagri Siapkan 3 Langkah Atasi Kesulitan Daerah Bayar Gaji Pegawai
Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran secara fleksibel tanpa mengurangi secara signifikan belanja prioritas.
“Ada kita geser sana-sini. Pos mananya itu amat fleksibel. Yang jelas uangnya ada. Dampak ke program kementerian/lembaga hampir insignificant karena ini bukan diambil dari pos kementerian/lembaga,” kata Purbaya.
