REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) telah mencapai kesepakatan untuk “pelucutan senjata sepenuhnya” terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Pasukan Indonesia diisukan bakal terlibat dalam pelucutan tersebut.
Trump mengatakan, kesepakatan yang dicapai oleh Dewan Perdamaian Gaza mengenai pelucutan senjata total Hamas sebagai langkah yang “bersejarah”. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa Israel akan meninggalkan Gaza setelah Hamas melucuti senjatanya.
“Begitu pelucutan senjata rampung, pasukan Israel akan mundur, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjamin keamanan Gaza bagi penduduknya maupun negara-negara tetangganya,” ujar Trump.
“Israel akan mendapatkan keamanan yang layak mereka terima, di mana Gaza tidak lagi dijadikan basis bagi serangan teror,” tulisnya.
Ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut “merupakan langkah krusial agar Gaza pada akhirnya dapat dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru, yang akan bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian demi membantu rakyat Palestina.”
Koresponden Aljazirah di Washington melaporkan, pengaturan ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan sektor. Seiring dengan pembersihan sektor-sektor di Gaza dan pelucutan senjata Hamas di wilayah tersebut, semakin banyak petugas polisi Palestina yang akan ditempatkan dan mulai bertugas.
Mereka akan bekerja sama dengan pasukan koordinasi internasional yang susunannya belum dipastikan. Namun, merujuk laporan Aljazirah, beredar kabar bahwa pasukan ini mungkin melibatkan pihak Indonesia dan bahkan Turki, sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh pihak Israel.
Tujuannya adalah agar Gaza beralih menuju pemerintahan teknokratis sebagaimana dijanjikan dalam rencana perdamaian 15 poin.
Belum ada pernyataan dari pihak Indonesia soal perkembangan terbaru ini. Maret lalu, pemerintah RI telah menyatakan bakal mengurangi pengiriman pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, di bawah BoP. “Kalau kita siap, yang paling ideal, kita kirim 20 ribu. Tetapi, ternyata negara-negara lain cukup kirim beberapa ratus (pasukan). Jadi kita kirim 8.000 (prajurit TNI),” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Rencana pengiriman pasukan itu sebelumnya sempat terhambat akibat serangan AS dan Israel ke Iran.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia pada Februari menegaskan partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) untuk Gaza bukan untuk misi tempur, dan pelucutan senjata, melainkan pada aspek kemanusiaan.
Kemenlu menerangkan, ada delapan batasan nasional yang mengikat Indonesia di dalam ISF tersebut. Di antaranya terkait dengan kepastian mandat nontempur, dan nonpelucutan. “Mandat nonkombatan dan nondemiliterisasi. Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur, dan bukan untuk misi demiliterisasi (pelucutan senjata),” begitu tegas Kemenlu.
“Mandat Indonesia bersifat kemanusian, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusian, dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” begitu tulis Kemenlu.
Halaman 2 / 3
Banyak negosiasi yang berlangsung dengan pihak Mesir, Turki, dan Qatar, yang menjalin komunikasi dengan Hamas. Terdapat sejumlah hambatan dalam meyakinkan mereka agar bersedia menyetujui rencana ini, namun ditegaskan bahwa situasi keuangan akan menjadi jauh lebih sulit bagi Hamas dan struktur pendanaan mereka bisa saja dihapuskan.
Tekanan internasional juga dilaporkan meningkat terhadap Hamas untuk menerima hal ini. Semua ini dibahas saat Trump bertemu dengan Netanyahu di Ruang Oval beberapa hari yang lalu, namun pihak Israel menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka meragukan bagaimana mekanisme pelaksanaannya nanti dan tidak yakin bahwa Hamas akan mematuhi kesepakatan tersebut.
Tidak jelas apakah Hamas dan Israel merupakan bagian dari kesepakatan tersebut. Belum ada pihak yang memberikan komentar mengenai pengumuman itu.
Dalam cuitannya, Trump juga mengucapkan terima kasih kepada mediator Mesir, Qatar dan Turki. Kairo akan menjadi tuan rumah pertemuan mediator Gaza mengenai tahap kedua rencana gencatan senjata, Agence France-Presse melaporkan, mengutip media pemerintah Mesir.
Sebelumnya pada hari yang sama, sumber yang tidak disebutkan namanya yang berbicara kepada Reuters melaporkan bahwa pembicaraan antara para mediator dan para pemimpin Hamas di Kairo mengenai penerapan rencana perdamaian Gaza yang ditengahi AS telah mencapai kemajuan yang jarang terjadi, namun seorang pejabat Israel mengatakan persyaratan yang diusulkan tidak memuaskan.
Menyusul pengumuman Trump, Times of Israel melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani antara negosiator dari Hamas serta dewan dan negara-negara penengah. Namun dikatakan bahwa “kantor Israel” mengeluarkan pernyataan yang mengatakan usulan perlucutan senjata tidak memenuhi tuntutan Yerusalem.
Media Israel melaporkan bahwa Israel menentang kesepakatan yang sedang dibahas dengan Hamas.
Pada April tahun ini, Hamas menolak rencana pelucutan senjata yang diajukan oleh tokoh penting dalam upaya perdamaian Gaza yang dipimpin Trump, kata seorang pejabat senior Palestina yang mengetahui perundingan tersebut kepada BBC.
Awal bulan ini, Hamas memilih pemimpin baru, Khalil al-Hayya. Dia menggantikan Yahya Sinwar, yang dibunuh oleh militer Israel di Gaza pada Oktober 2024. Sebagai kepala negosiator Hamas, Hayya memimpin delegasi kelompok tersebut dalam pembicaraan gencatan senjata tidak langsung, bertemu dengan mediator di Mesir dan Qatar.
Halaman 3 / 3
Sementar Anadolu melaporkan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bertemu pada hari Rabu dengan Khalil al-Hayya beserta delegasi Hamas, menurut sumber-sumber di Kementerian Luar Negeri Turki. Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu, Fidan menyampaikan ucapan selamat kepada al-Hayya atas penunjukannya.
Al-Hayya memberikan penjelasan kepada Fidan mengenai situasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, seraya menyatakan bahwa pemerintah Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah meningkatkan apa yang ia sebut sebagai kegiatan permukiman ilegal dan serangan terhadap situs-situs suci di Yerusalem.
Ia juga mengatakan bahwa Hamas terus mengambil pendekatan konstruktif dalam perundingan damai serta memberikan informasi terkini mengenai upaya rekonsiliasi Palestina. Fidan menegaskan kembali dukungan kuat Turki terhadap apa yang disebutnya sebagai “perjuangan adil” rakyat Palestina di segala bidang dan di setiap forum internasional.
Menurut sumber-sumber tersebut, Fidan mengatakan bahwa Turki telah berupaya untuk terus mengangkat isu mengenai tindakan pemerintah Netanyahu di Gaza dan Tepi Barat—yang ia sebut sebagai kejahatan—serta serangan terhadap situs-situs suci, ke dalam agenda masyarakat internasional.
Ia menambahkan bahwa Ankara akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Fidan juga menyatakan bahwa Turki akan terus mendukung proses perdamaian Gaza dan menyampaikan apresiasi atas peran Hamas dalam upaya-upaya tersebut.
