TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menduga Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih.
Dugaan itu disampaikan Rocky setelah dia menyinggung turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini.
Berdasarkan survei itu, kepuasan telah turun drastis dari 81 persen pada bulan November 2025 menjadi 51,1 persen pada bulan Juli 2026. Menurut SMRC, penurunan ini terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” kata Rocky dalam siniar Hendri Satrio di YouTube, Jumat, (31/7/2026).
“Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang.”
Mengenai tudingan dari sebagian pihak, Prabowo takut mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga jaksa, Rocky membantahnya.
Dia menyinggung diperlukannya momentum dalam pengambilan keputusan politik.
“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen,” ujarnya.
“Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu.”
Mengenai perkiraan dari beberapa pihak Prabowo tidak akan bisa memimpin hingga 2029, Rocky menampiknya. Dia menyebut Prabowo pasti bisa berkuasa hingga masa jabatannya selesai dengan satu syarat.
“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” ujarnya.
Baca juga: Istana: Kalaupun Ada Reshuffle Hanya Untuk Isi Jabatan yang Kosong
Rocky berkata Prabowo membuat perjanjian dengan partai-partai politik. Dalam perjanjian itu, kapasitas para menteri diuji setiap tahun.
Menurut Rocky, dalam 2 tahun pemerintahan Prabowo ini, para menteri dari partai politik tidak menunjukkan kapasitas yang memadai. Oleh karena itu, perjanjian harus batal dengan sendirinya.
Dia menilai kabinet Prabowo tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah mengganti seluruhnya.
Adi Prayitno: Reshuffle jadi hal mendesak
Belakangan ini isu mengenai rencana perombakan kabinet Prabowo kembali mencuat di ruang publik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan reshuffle kabinet merupakan hal yang mendesak menjelang dua tahun masa pemerintahan untuk mengevaluasi menteri yang kinerjanya buruk, memicu kegaduhan, hingga terseret hukum.
Adi menyambut baik isu perombakan kabinet tersebut demi perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Ia menyoroti keberadaan menteri-menteri yang kerap melakukan kesalahan teknis maupun komunikasi.
“Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik,” kata Adi saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Tentang siapa saja figur yang layak diganti, Adi enggan menyebutkan nama secara spesifik karena sensitivitas politik.
Namun, ia merinci tiga kriteria utama kementerian yang wajib dievaluasi, dimulai dari sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Tentu sensitif kalau disebut siapa menterinya siapa yang mesti di-resuffle. Tapi ada kriteria yang layak dievaluasi. Pertama, kinerja lihtas kementerian yang urusi persoalan ekonomi secara umum. Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi,” ucapnya.
Baca juga: Isu Prabowo Reshuffle Kabinet Menguat, Anggota DPR Golkar: Menteri Tak Berkinerja Baik Harus Diganti
Kriteria kedua, kata dia, difokuskan pada kementerian yang belakangan ini memicu polemik internal.
Kegaduhan birokrasi dinilai dapat menghambat pelayanan dan efektivitas kerja kementerian tersebut.
“Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya,” jelas Adi.
Sementara itu, kriteria ketiga berkaitan erat dengan penegakan integritas. Adi menegaskan bahwa isu hukum yang menyeret kementerian harus segera dievaluasi karena dampaknya sangat besar terhadap persepsi publik.
“Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum. Mesti sejauh ini tak ada bukti apa pun, tapi isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan evaluasi kabinet ini menjadi krusial karena kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan mulai dipertanyakan menjelang tahun kedua Prabowo menjabat.
Kinerja menteri yang buruk dikhawatirkan dapat menjadi beban bagi pemerintah.
“Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi,” kata Adi.
“Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah,” katanya.
Istana tanggapi isu reshuffle
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi isu adanya reshuffle dalam waktu dekat.
Menurut Prasetyo apabila ada reshuffle, kemungkinan hanya untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini kosong.
“Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” kata Prasetyo dalam perjalanan kereta dari Batang menuju Jakarta, Kamis, (30/7/2026).
Baca juga: Pengamat Dorong Prabowo Reshuffle Total Kabinet dan Perbaiki Gaya Komunikasi
Prasetyo kemudian menyebutkan sejumlah posisi kabinet yang saat ini masih kosong, yakni antara lain Wakil Menteri Pertanian karena pejabat sebelumnya yakni Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, juga ada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang tersangkut kasus korupsi.
Meskipun demikian, menurut Prasetyo, belum ada pembicaraan sama sekali mengenai rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam rencana mengisi jabatan yang kosong tersebut.
“Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” katanya.
(Tribunnews/Febri/Igman Ibrahim/Taufik Ismail)
