Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) didesain atau dirancang ulang.
Ia menilai permasalahan utama dari program andalan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu ada pada desainnya yang tidak sustainable atau berkelanjutan.
Charles juga menyoroti adanya skandal korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), badan yang mengurusi tata kelola MBG, termasuk dugaan jual-beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan Koalisi MBG Watch terkait penyampaian aspirasi pelaksanaan MBG, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
“Sepertinya kita juga sudah tahu ya, bahwa permasalahan utama di desain program ini memang tidak sustainable sehingga sooner or later —dan akhirnya terjadi di bulan kemarin— ada skandal besar di tubuh BGN akibat dari kasus-kasus korupsi, termasuk jual beli titik dapur,” jelas Charles, dikutip Tribunnews redaksi Solo dari tayangan di kanal YouTube TVR Parlemen.
Selanjutnya, Charles menyoroti dampak pelaksanaan program MBG terhadap keuangan dan perekonomian negara.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, program MBG turut memengaruhi pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), jatuhnya kepercayaan investor, yang nantinya juga berdampak pada rakyat.
“Yang paling mengerikan, dampaknya. Ini bukan hanya soal pemborosan uang negara, tetapi dampaknya ke mana-mana ke ekonomi kita,” kata Charles.
“Kalau kita lihat hari ini, dengan intervensi yang sudah gila-gilaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kurs rupiah terhadap dolar masih berkisar di Rp18.000, bahkan Rp18.100.”
“IHSG kita sudah turun hampir 40 persen dalam 1 tahun, hampir kembali ke posisi 10 tahun yang lalu, sehingga dampaknya ini ke mana-mana. Trust dari market juga sudah sangat turun, sangat drop terhadap perekonomian kita.”
“Dan yang paling akan merasa dampaknya nanti adalah rakyat. Ketika dolar naik, harga bahan baku dan bahan pokok juga pasti naik, sehingga harus ada reformulasi desain.”
Harus Efisiensi Besar-besaran
Charles Honoris yang merupakan putra dari pengusaha Luntungan Honoris ini menilai, program MBG perlu direformulasi secara menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Menurutnya, target penyaluran kepada 82 juta anak dinilai tidak realistis mengingat kondisi fiskal negara yang semakin ketat.
Dalam rapat bersama Koalisi MBG Watch, Honoris mengapresiasi masukan yang diterima untuk memperbaiki desain program tersebut.
“Hari ini kami senang sekali bisa diskusi dengan teman-teman dari MBG Watch mendapatkan banyak masukan sehingga dalam upaya melakukan reformulasi desain dari program MBG ini kita harapkan akan bisa lebih spesifik, lebih baik, dan lebih komprehensif,” ujar Charles.
Ia juga mendukung usulan pembentukan Panja (Panitia Kerja) Tata Kelola Program MBG untuk menyusun roadmap yang lebih baik.
“Harapan saya nantinya ketika sudah ada panja ini kita bisa bersama-sama membangun road map yang lebih baik dengan desain yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Fiskal Ketat dan Dampak ke Daerah
Lebih lanjut, Charles Honoris menyoroti kesulitan pendanaan program skala besar tersebut.
“Kan nggak mungkin kita memberikan makan kepada 82 juta anak yang memang ditargetkan di desain saat ini… Uangnya dari mana? Fiskal kita sudah sangat ketat sekali dengan adanya pemotongan transfer ke daerah,” ucap Charles.
Ia menyebut dampak nyata dari pemotongan anggaran tersebut sudah terlihat di berbagai daerah.
Charles mengungkap, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah kehilangan tunjangan dan insentif, sementara tenaga kesehatan (nakes) mengeluh karena Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan hingga 6–8 bulan.
“Belum lagi kita sudah lihat kota mana tuh, yang di Maluku Utara ya, Tidore? Kota Tidore sudah mulai merumahkan PPPK dan fenomena ini saya yakin akan berlanjut ke kabupaten kota lainnya,” ungkap pria yang meraih gelar sarjana di jurusan Politik dan Hukum di International Christian University, Tokyo, Jepang.
Penerima Manfaat MBG Harusnya Bukan Semua Anak
Menurut Charles Honoris, jika program MBG tetap dilanjutkan, sebaiknya dikembalikan ke tujuan awal, yaitu memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting.
Ia menilai penyaluran saat ini terlalu luas sehingga makanan diberikan kepada siapa saja, termasuk yang tidak membutuhkan, atau bahkan makanan sisa lebih bermanfaat untuk pakan hewan ternak.
“Dengan jumlah dapur yang sebanyak ini, yang tidak membutuhkan pun dikasih. Sampai di sekolah-sekolah, tumpukan ompreng dengan sisa makanan itu masih banyak sekali. Celetukannya sekarang kalau di media sosial nih, ‘bukan makanan buat anak-anak tapi buat peternak,’ katanya,” cetusnya.
Ia mengusulkan agar penerima manfaat difokuskan pada anak-anak dengan gizi buruk, berisiko stunting, serta ibu hamil dan ibu menyusui.
“Jadi, kita harus definisi dan reformulasi ulang berapa sih sebetulnya jumlah penerima manfaat yang layak diberi program MBG. Bukan 82 juta anak, tetapi spesifik ke anak-anak dengan gizi buruk,” tegas Charles.
Lebih lanjut, Charles Honoris meminta MBG Watch, khususnya CELIOS, menyampaikan kajian mengenai jumlah penerima manfaat yang ideal beserta estimasi anggarannya.
“Kalau dengan jumlah seperti itu anggarannya kira-kira bisa menjadi berapa?”
APBN Tak akan Kuat jika MBG Diteruskan dengan Anggaran Sebesar Sekarang Ini
Charles juga menekankan pentingnya efisiensi pada pelaksanaan Program MBG.
“Kalau diteruskan dengan jumlah anggaran sebesar ini maka negara akan bangkrut, Pak. APBN kita enggak akan kuat dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak akan bisa memberikan pelayanan kepada publik sesuai yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan akan terganggu, pendidikan akan terganggu,” paparnya.
Selain itu, anggaran beasiswa dan penelitian juga sudah berkurang.
“Jadi, harus ada efisiensi besar-besaran di program ini. Kalau memang terus mau dijalankan, harus diberikan dengan tepat sasaran dengan anggaran yang masuk akal,” tandas Charles.
