Ketua Satuan Gugus Khusus Kebencanaan, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Johny Sumbung SKM,Mkes. menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).Minggu 12 Juli 2026
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh SPPG memenuhi standar higiene, sanitasi, keamanan pangan, tata kelola, dan akuntabilitas.
“Kami menyambut baik arahan Presiden agar masyarakat ikut mengawasi SPPG. Pengawasan publik akan menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Johny.
Ia mengatakan, evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk penghentian sementara ribuan SPPG yang belum memenuhi persyaratan, menunjukkan bahwa pemerintah tidak mentoleransi pelanggaran standar operasional. Berdasarkan data BGN hingga akhir Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG tercatat pernah disuspensi sebagai bagian dari proses evaluasi, dan sebagian besar telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan.
Menurut Ketua Satuan Gugus Khusus Kebencanaan HAKLI, Johny Sumbung setiap SPPG wajib memenuhi persyaratan dasar, mulai dari sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat, keamanan bahan pangan, pemeriksaan laboratorium, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga pelatihan bagi seluruh tenaga kerja agar pelayanan berjalan profesional.
“SPPG tidak boleh hanya mengejar target produksi. Yang paling utama adalah keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan lingkungan, dan keselamatan para penerima manfaat. Jika ditemukan pelanggaran yang membahayakan masyarakat, pemerintah harus memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan, termasuk penghentian operasional dan pencabutan izin apabila terbukti melakukan pelanggaran berat,” tegasnya.
HAKLI berharap pengawasan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan para ahli dapat memperkuat kualitas pelaksanaan MBG sehingga kepercayaan publik semakin meningkat dan tujuan program dalam meningkatkan status gizi anak Indonesia dapat tercapai secara optimal. (CM)
