Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari sejumlah daerah di Jawa Barat mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026). Mereka datang untuk mempertanyakan kejelasan status yayasan yang disebut sebagai mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para pengelola SPPG tersebut tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) dan beberapa yayasan lainnya. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang.
Kedatangan para pengelola dapur ini dilakukan karena mereka mengaku belum mendapat kepastian apakah yayasan tempat mereka bernaung telah terverifikasi di BGN atau belum.
Koordinator pengelola, Oesep Sarwat, mengatakan bahwa para pengelola telah cukup lama menunggu kejelasan terkait waktu operasional dapur.
“Sesuai data yang dipegang pengelola, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di YSBB. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan, dan dana koordinasi,” ujar Oesep Sarwat saat ditemui di Bandung.
Oesep mengatakan, para pengelola dapur sudah hampir satu tahun menanti kepastian dari pihak yayasan. Menurutnya, pihak yayasan selama ini mengklaim sebagai mitra Kementerian Pertahanan RI.
“Rata-rata per dapur, pengelola sudah mengeluarkan uang di kisaran Rp300 juta sampai Rp400 juta,” ucapnya.
Oesep menyebutkan bahwa pihak YSBB beberapa kali mengulur kepastian terkait Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai kesepakatan sebelumnya. Ia mengatakan, setiap pengelola dapur telah menunggu SPK sejak 2025.
Menurut Oesep, pihak YSBB kerap berdalih masih menunggu peluncuran secara nasional dan persetujuan Presiden Prabowo.
“Bukan hanya materi yang sudah terbebani, para pengelola dapur dan investor pun kini mengalami beban mental. Karena, puluhan orang relawan yang direkrut tak henti mempertanyakan kepastian bekerja,” katanya.
Oesep menambahkan, para pengelola dapur juga telah menggelar pelatihan relawan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat.
Ia berharap BGN dapat memberikan kelonggaran agar dapur yang sudah dibangun dengan biaya besar tersebut tetap dapat dimanfaatkan.
“Kami datang ke BGN memohon ada kebijakan agar dapur yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan. Kami murni ingin menyukseskan dan membantu pemerintah dengan menjadi mitra BGN,” katanya.
Para pengelola sebelumnya juga mengaku telah melapor ke Polda Jawa Barat. Mereka menyebut, pihak Polda Jabar juga pernah datang ke BGN terkait persoalan tersebut.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan bahwa masyarakat yang ingin bertanya mengenai Program MBG dapat datang langsung ke Kantor BGN.
Sony menjelaskan bahwa nama YSBB tidak tercatat sebagai mitra BGN. Ia juga mengaku tidak mengetahui klaim kerja sama antara YSBB dan Kementerian Pertahanan sebagaimana disampaikan para pengelola.
“Masyarakat diimbau untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok jual-beli titik lokasi SPPG. Masyarakat jangan sungkan bertanya agar mendapat keterangan yang jelas,” ujarnya.
BGN juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja sama pengelolaan dapur SPPG yang tidak jelas status dan legalitasnya.
Para pengelola berharap ada solusi terhadap dapur yang sudah dibangun agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
