Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi, menyoroti potensi dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian domestik.
Adapun nilai tukar rupiah saat ini telah menembus angka Rp17.501,65 per dolar AS.
Rijadh menilai pelemahan rupiah saat ini merupakan hasil akumulasi berbagai tekanan yang terjadi secara bersamaan atau disebut perfect storm.
Dari sisi global, ada ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia yang mendorong lonjakan permintaan terhadap dolar AS. Sehingga investor cenderung menjadikannya sebagai aset aman utama.
Sementara itu, dari sisi ekonomi domestik, ia menyebut adanya faktor musiman dan struktural yang turut memperbesar tekanan terhadap rupiah, seperti periode pembayaran dividen kepada investor asing yang secara rutin meningkatkan kebutuhan valuta asing.
Belum lagi, meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ruang fiskal yang semakin terbatas atau defisit yang kian mendekati batas turut mendorong naiknya persepsi risiko terhadap perekonomian domestik.
“Kombinasi dari sisi global dan sisi domestik inilah yang menurut saya membuat pelemahan rupiah terasa lebih tajam,” kata Rijadh, dikutip Selasa (12/5/2026).
Mekanisme pelemahan nilai tukar rupiah dinilai memiliki dampak yang relatif langsung terhadap harga barang yang dikonsumsi masyarakat.
Rijadh menjelaskan bahwa dalam kajian ekonomi, fenomena tersebut dikenal sebagai inflasi impor. Tepatnya ketika pelemahan rupiah menyebabkan kenaikan biaya barang impor dalam denominasi rupiah.
Menurutnya, perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi peningkatan biaya produksi. Meski masih memiliki stok lama, penyesuaian harga pada akhirnya sulit dihindari.
Kondisi itu umumnya akan mulai diteruskan kepada konsumen dalam rentang waktu satu hingga beberapa bulan setelahnya.
“Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak,” ujarnya.
Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai memberi tekanan besar terhadap sejumlah pos dalam anggaran negara. Terutama pada belanja yang sensitif terhadap pergerakan kurs.
Disampaikan Rijadh, subsidi energi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak. Mengingat ketergantungan pada komponen impor yang membuat beban subsidi meningkat saat rupiah melemah.
Selain itu, beban utang luar negeri turut menjadi faktor signifikan karena nilai pembayaran pokok dan bunga dalam rupiah ikut membengkak meskipun kewajiban dalam dolar tidak berubah.
“Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas,” paparnya.
Lebih lanjut, Rijadh menjelaskan upaya meredam gejolak nilai tukar rupiah menempatkan Bank Indonesia pada posisi dilematis. Dalam hal ini antara menjaga stabilitas dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai bahwa di satu sisi menjaga suku bunga tetap relatif rendah penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga biaya kredit tetap terjangkau. Sementara di sisi lain, stabilitas nilai tukar juga harus dijaga.
Menurutnya, pendekatan yang dapat diambil bersifat kombinasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga volatilitas rupiah hingga pemanfaatan instrumen keuangan seperti surat berharga guna menarik aliran modal.
“Pendekatan ini menurut saya cukup rasional, karena mencoba menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan momentum pertumbuhan ekonomi domestik,” tandasnya.
Rijadh menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal melalui disiplin belanja negara dan memperkuat sektor domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama pada pangan dan energi.
Ia menilai momentum pelemahan rupiah saat ini justru bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekspor.
“Yang tidak kalah penting menurut saya adalah menjaga daya tahan masyarakat rentan. Program perlindungan sosial harus tetap kuat dan adaptif, karena kelompok inilah yang biasanya paling cepat merasakan dampak dari kenaikan harga,” pungkasnya.
