Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berencana membangun jaringan kereta api pertama di Pulau Kalimantan.
Pemprov Kaltara juga optimis jaringan tersebut dapat terhubung hingga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan, sudah ada investor nasional yang serius berkomunikasi untuk merealisasikan proyek tersebut.
Rute awal akan menghubungkan Malinau, Tana Tidung, hingga Tanjung Selor di Bulungan.
“Insyaallah investor untuk pembangunan jaringan kereta api akan masuk di Kaltara. Rencananya mulai dari Malinau, Tana Tidung sampai ke Tanjung Selor,” ujar Zainal Paliwang, dilansir dari TribunKaltara, Jumat (8/5/2026).
Ia juga berharap, jaringan kereta yang sudah dibangun nantinya bisa tersambung ke wilayah lain di Pulau Kalimantan serta lintas negara ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
Nilai Investasi Mencapai Rp 25 Triliun
Sebelum pembangunan dimulai, Zainal menyebutkan bahwa investor siap menggelontorkan dana hingga Rp 25 triliun.
Pemprov Kaltara percaya diri proyek tersebut bisa segera terwujud karena investor dinilai sangat serius.
“Kita optimis dapat merealisasikannya, karena investor ini benar-benar serius,” tandasnya.
Target penandatanganan MoU dengan investor direncanakan masih di tahun ini.
Zainal menambahkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kereta api di luar Jawa sangat kuat.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Pak AHY menyampaikan semua pulau diupayakan memiliki kereta api. Jawa sudah selesai, Sumatera sudah sebagian, Sulawesi juga sudah ada. Kalimantan ini yang belum, dan sekarang mulai dipersiapkan,” katanya.
DPRD Kaltara Dorong Sinergi Lintas Sektor
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan jalur kereta pertama di Kalimantan.
Proyek tersebut dinilai sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antardaerah.
“DPRD Kaltara berkomitmen mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi strategis, terutama di sektor infrastruktur,” kata Achmad dikutip dari TribunKaltara, Minggu (26/4/2026).
Achmad menekankan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan investor menjadi kunci keberhasilan proyek.
Selain itu, dibutuhkan juga dukungan regulasi melalui Perda ditambah tahapan lainnya yang akan dilakukan secara bertahap menjelang penandatanganan MoU.
“Kolaborasi yang kuat akan mempercepat realisasi pembangunan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
