Tambang rakyat akhirnya naik kelas. Masuk hotel mewah di Jakarta. Dibahas di forum sekelas MIND ID minggu ini. Judul acaranya sangat mentereng: strategi ketahanan moneter dan hilirisasi. Sangat Jakarta. Sangat elitis.
Tapi di tengah taburan “bahasa langit” itu, tiba-tiba muncul suara yang sangat membumi. Datangnya dari Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.
Ia melempar satu kalimat pendek. Tapi tajamnya minta ampun. “Masalahnya bukan di rakyat.”
Selama ini, masuarakat memang gampang sekali mengambinghitamkan orang kecil. Ada tambang ilegal? Tangkap rakyatnya. Lingkungan hancur? Salahkan penambangnya. Emas bocor? Tunjuk hidung warganya.
Padahal, orang Papua sudah mendulang emas jauh sebelum negara sibuk bikin aturan.
Coba lihat realitas di lapangan. Jangan lihat dari ruang ber-AC di Jakarta. Pergilah ke lereng gunung di Papua saat subuh.
Lihat orang-orang berjalan kaki menembus dingin. Mereka mendulang bukan untuk foya-foya. Bukan untuk beli mobil mewah. Tapi murni untuk beli beras. Untuk menyekolahkan anak.
Di Jakarta, emas dibicarakan sebagai angka-angka cadangan devisa. Di Papua, emas adalah penyambung nyawa.
Lalu negara datang. Tapi sayangnya, datang terlambat. Begitu datang, yang dibawa cuma pentungan dan spanduk larangan.
Rakyat disuruh menjadi legal, tapi pintu izin digembok rapat. Akses modal tidak diberi. Pasar resmi ditutup.
Akibatnya bisa ditebak. Karena jalan resmi buntu, masuklah para cukong. Pemodal gelap.
Emas hasil keringat rakyat lari ke pasar gelap. Negaranya gigit jari karena kehilangan triliunan pajak. Rakyatnya tetap miskin. Yang kaya raya hanya cukongnya.
Ironi di atas ironi. Papua Tengah rupanya tidak mau sekadar meratap. Mereka tidak minta aturan baru. Mereka sudah siapkan fondasinya: Perda Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pertambangan Rakyat. Yang mereka butuhkan sekarang adalah jembatan.
Meki Nawipa menyodorkan solusi logis: BUMN sekelas ANTAM dan MIND ID harus turun gunung.
Jadilah pembeli resmi. Jadilah offtaker langsung untuk emas rakyat. Ini bukan sekadar urusan jual-beli dagang.
Ini strategi akal sehat untuk memutus urat nadi pasar gelap. Menarik rakyat dari jurang ekonomi ilegal menuju terangnya ekonomi formal.
Di sinilah nyali Meki terlihat. Ia tidak sedang membela praktik tambang ilegal. Ia sedang mati-matian membela rakyatnya agar bisa keluar dari kotak kriminalitas.
Masyarakat terlalu sering melihat pejabat yang sok tegas demi kamera. Datang ke tambang, marah-marah, sita ekskavator, jepret foto untuk laporan, lalu pulang.
Besoknya? Tambang ilegal buka lagi.
Kenapa? Karena urusan perut rakyat tidak pernah diberi jalan keluar. Akar persoalannya dibiarkan membusuk.
Jalan yang ditawarkan Papua Tengah ini jelas tidak gampang. Banyak risikonya. Tapi membiarkan rakyat terus dikeruk pasar gelap justru jauh lebih mematikan.
Rakyat kecil yang mengais emas di lumpur itu bukan musuh negara. Mereka hanyalah anak bangsa yang terlalu lama ditinggalkan sistem. (*)
