Jakarta | Dana Otsus harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurut Mendagri, pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Tanah Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan (Danais) di Daerah Istimewa Yogyakarta, harus dapat diawasi secara transparan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dana Otsus kalau betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali, karena kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, meskipun sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan, namun tata kelola tetap menjadi kunci utama keberhasilan implementasi dana tersebut.
Tito menekankan bahwa percepatan implementasi Dana Otsus perlu dilakukan melalui pembenahan sistem penyaluran dan administrasi.
Di Tanah Papua, perbaikan difokuskan pada persyaratan penyaluran, sementara di Aceh diarahkan pada penguatan kewenangan serta kelembagaan.
“Terutama masalah tata kelola, perencanaan, eksekusi, administrasi,” tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjutnya, terus melakukan pengawasan dan supervisi melalui kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan guna memastikan penyaluran dana berjalan tepat waktu dan efektif.
Langkah ini juga mencakup pendampingan terhadap daerah, khususnya di Papua, yang masih menghadapi kendala administratif dalam pencairan dana.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyoroti keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan di DIY yang dinilai sebagai praktik terbaik (best practice). Tingkat penyerapan Danais di wilayah tersebut bahkan mencapai di atas 95 persen.
Keberhasilan ini tak lepas dari inovasi yang diinisiasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, yakni pelabelan program-program yang didanai Danais.
