Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026), saat pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Sidak tersebut dalam rangka memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Bima Arya mendatangi rumah ASN yang sedang menjalankan WFH bersama Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
“Ini hari pertama pelaksanaan WFH dan kami melihat di Kota Bogor berjalan sangat baik, terutama dari sisi mekanisme pengawasan,” katanya, seperti dikutip Antara.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggunakan aplikasi E-Kinerja, yang memungkinkan ASN melakukan absensi dari rumah dengan sistem pelacakan lokasi yang terintegrasi.
Sistem itu, kata Bima, dapat memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah, karena pergeseran lokasi akan membuat data absensi tidak tercatat dalam sistem.
“ASN bisa absen dari rumah, dan koordinatnya harus sesuai. Kalau bergeser dianggap tidak absen,” tambahnya.
Ia menambahkan, pelanggaran terhadap ketentuan WFH akan berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja (tunkin) ASN.
“Kalau tidak di rumah dan tidak masuk data, maka tunjangan kinerjanya akan berkurang dan diperhitungkan,” katanya.
Bima Arya juga menyampaikan, berdasarkan perhitungan sementara, penerapan WFH di Kota Bogor menghemat Rp900 juta per bulan.
Meski demikian, dalam waktu sebulan ke depan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan WFH untuk mengukur efektivitasnya, termasuk memastikan kinerja ASN tetap optimal dan tugas pelayanan tidak terganggu.
“Kami juga melihat pelayanan publik tetap berjalan, tidak semuanya WFH. Tadi bahkan kami temukan ASN yang sedang WFH tetap bekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan WFH harus diimbangi dengan sistem pengawasan berbasis teknologi serta kontrol berjenjang dari pimpinan.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui absensi berkala tiga kali sehari, pemantauan langsung oleh kepala dinas, hingga verifikasi melalui panggilan video secara acak.
Ia juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan WFH ASN di lapangan, salah satunya dengan menviralkan.
“Kalau ada ASN yang tidak menjalankan WFH dengan baik, silakan dilaporkan atau bahkan diviralkan,” katanya.
Bagi ASN yang bekerja dari kantor, pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik atau moda ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya efisiensi.
“Yang WFO (work from office atau bekerja dari kantor) kami minta memaksimalkan transportasi publik atau bersepeda. Ini bagian dari efisiensi,” kata Bima Arya.
