Komitmen menghadirkan keamanan pangan bagi masyarakat terus diperkuat.
Satuan Gugus Khusus Kebencanaan Himpunan Ahli Kesehatan lingkungan indonesia ( HAKLI) menargetkan nol kasus keracunan makanan melalui pelatihan serentak penjamah makanan di empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Ambon, Rabu (08/04/2026).
Ketua Satgas, Johny Sumbung, SKM., M.Kes menegaskan, pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi.
“Hari ini kami bersama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia melaksanakan pelatihan penjamah makanan untuk empat SPPG di Kota Ambon. Ini bagian dari percepatan pemenuhan sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana diamanatkan pemerintah,” ujarnya
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan penting agar seluruh pengelola SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara ketat, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Penguatan juga dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. Satgas bersama HAKLI menggandeng Badan Ikhsan Nasional untuk memastikan standar higiene sanitasi diterapkan secara konsisten di lapangan.
“Ke depan, setiap lima SPPG akan ditempatkan tenaga sanitasi lingkungan untuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai prinsip higiene sanitasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelatihan ini tidak hanya menekankan pemahaman teori, tetapi juga praktik langsung agar para penjamah makanan disiplin menjaga kebersihan di setiap tahapan produksi.
Johny menekankan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk pengelola SPPG, dinas pendidikan, hingga pihak sekolah.
“Prosesnya panjang, dari memasak hingga makanan sampai ke sekolah. Harus ada kerja sama, termasuk pengaturan jam makan agar distribusi tetap aman dan seragam,” tegasnya.
Dengan pengawasan ketat dari dinas kesehatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah optimistis program ini dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif.
“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi kasus keracunan makanan yang merugikan masyarakat, khususnya di Kota Ambon,” pungkasnya.
Kegiatan ini mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program nasional MBG merupakan bagian dari strategi percepatan penurunan stunting, dengan sasaran anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Selain aspek gizi, keamanan pangan menjadi faktor krusial. Setiap makanan yang diolah harus bebas dari potensi kontaminasi di seluruh rantai produksi.
Penerapan higiene sanitasi yang baik menjadi kunci dalam mengendalikan titik kritis pencemaran, khususnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk itu, setiap SPPG diwajibkan memiliki SLHS yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan setempat.
Adapun ketentuannya:
SPPG yang sudah beroperasi wajib memiliki SLHS maksimal 1 bulan sejak surat edaran diterbitkan.
SPPG baru juga wajib mengantongi SLHS dalam waktu 1 bulan sejak penetapan.
Proses penerbitan dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
Persyaratan pengajuan meliputi surat permohonan, dokumen penetapan SPPG, denah dapur, serta sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan.
Dinas kesehatan kabupaten/kota bersama puskesmas akan melakukan verifikasi dokumen dan inspeksi kesehatan lingkungan sebelum sertifikat diterbitkan.
Melalui langkah ini, pemerintah memastikan setiap layanan pemenuhan gizi tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi, sebagai bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. ( LM_emy)
