Soal Kebijakan WFH, Purbaya: Akan Segera Diumumkan

Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan work from home (WFH) akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut keputusan sudah diambil, meski bukan dirinya yang akan menyampaikan ke publik.

“Sudah diputuskan nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya kebijakan WFH ditargetkan dapat menekan konsumsi BBM hingga 20 persen. Terkait hal ini, Purbaya mengakui ada perhitungan yang memperkirakan penurunan, tetapi hal itu tidak bersifat pasti.

“Kalau saya paksa 20 persen bisa saja. Kemarin ada hitungan siapa juga sekitar segitu kok. Cuma begini, kalau saya WFH, ternyata ekonomi larinya kenceng, lebih kenceng dari dugaan kita, enggak apa juga,” jelasnya.

Dia menuturkan, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dilihat secara parsial. Ia menilai, jika aktivitas ekonomi justru meningkat, penerimaan negara juga berpotensi ikut naik. Ia menambahkan, peningkatan aktivitas ekonomi dapat berdampak positif pada bisnis hingga penerimaan pajak.

“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, inline dengan itu, saya untung juga,” lanjutnya.

Purbaya menekankan, pendekatan yang digunakan dalam melihat dampak kebijakan adalah secara menyeluruh. Terkait pelaksanaan WFH pada hari Jumat seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya menilai pemilihan hari tersebut mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.

“Kalau diliburkan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” ia menambahkan.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan bersifat wajib bagi sektor swasta.

“Saya enggak tahu yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan work from home (WFH) satu hari yang direncanakan pemerintah berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Menurut Purbaya, berdasarkan perhitungan kasar, penghematan BBM dari kebijakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20%. Namun, ia menegaskan angka tersebut bukan hasil perhitungannya secara langsung dan masih bersifat estimasi awal.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Kasarlah sepertiseperti limanya. Kira-kira 20%,” ucapnya usai melaksanakan Shalat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Meski demikian, ia mengakui penerapan WFH tidak sepenuhnya efektif untuk semua jenis pekerjaan. Beberapa aktivitas dinilai tetap membutuhkan kehadiran fisik di kantor agar dapat berjalan optimal.

“Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” katanya.

Purbaya menambahkan, jika kebijakan WFH diterapkan pada Jumat, akan tercipta pola akhir pekan yang lebih panjang. Hal ini dinilai dapat memberikan dampak tambahan, tidak hanya pada penghematan energi, tetapi juga pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor lain.

“Saya pikir kalau Jumat, ditambah tiga hari itu lumayan untuk aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga akan mendorong sedikit,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melaksanakan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran 2026. Nantinya akan ada imbauan pula bagi pekerja swasta.

Airlangga mengatakan, pihaknya masih akan merinci aturan WFH bagi ASN nantinya. Dipastikannya pelaksanaannya dilakukan dalam waktu dekat.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah lebaran kita akan berlakukan,” ujar Airlangga usai melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Pemerintah berencana menerapkan WFH bagi ASN untuk mengurangi beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, ada pula rencana pelaksanaan belajar dari rumah bagi anak sekolah.

Airlangga menjelaskan, WFH berlaku untuk kategori ASN bukan pelayanan publik. Dia juga membuka kemungkinan adanya imbauan WFH bagi pekerja swasta.

“(WFH berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak.. bukan pelayanan publik,” ujarnya.

“(Akan dibahas dengan) Kemnaker dan Mendagri. (Pelaksanaannya) Satu hari aja,” Airlangga menambahkan secara singkat.