Padasari – Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tegal terus dilakukan. Salah satunya melalui penyerahan bantuan untuk API Tarbiyatul Umah Desa Padasari serta penerimaan kunci hunian sementara (huntara)
dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) oleh Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Selasa (17/3/2026) siang.
Kegiatan yang berlangsung di tengah suasana Ramadan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
Forkopimcam setempat, serta sejumlah kepala perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan darurat dan rehabilitasi pascabencana.
Selain menjadi simbol dukungan pemerintah pusat terhadap daerah terdampak, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan sinergi
lintas sektor dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Desa Padasari yang terdampak cukup signifikan.
Dalam sambutannya, Bupati Tegal mengawali dengan mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri nikmat kesehatan dan
kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ia menekankan pentingnya menjaga kekhusyukan ibadah di tengah situasi yang masih penuh tantangan.
“Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, masih bisa menjalankan ibadah puasa. Mari kita manfaatkan sisa Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah, serta bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW,” ujar Bupati.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Tegal saat ini masih berada dalam
kondisi keprihatinan akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Desa Padasari.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita semua merasakan bahwa ini bukan situasi yang mudah. Banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan tempat tinggal dan menjalani kehidupan di pengungsian. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk segera kita tangani,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Tegal terus melakukan langkah-langkah percepatan,
salah satunya dengan memastikan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak berjalan optimal.
Bupati menyebut, pihaknya rutin melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan progres pembangunan sesuai rencana.
“Kami tidak hanya menerima laporan, tetapi juga turun langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa pembangunan huntara berjalan dengan baik dan sesuai target,” katanya.
Ia menargetkan, sedikitnya 150 kepala keluarga yang saat ini masih berada di pengungsian dapat segera dipindahkan ke hunian sementara dalam waktu dekat.
Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait jumlah kebutuhan unit huntara yang cukup besar.
Dari total kebutuhan yang mencapai lebih dari 900 unit, hingga saat ini baru tersedia sekitar 456 unit pada tahap awal pembangunan.
“Kebutuhannya memang besar, tetapi kita tidak tinggal diam. Kita kejar terus progresnya, kita koordinasikan dengan semua pihak, termasuk Kementerian PUPR,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa dukungan dari Kementerian PUPR sangat membantu dalam mempercepat proses pembangunan huntara.
Ia menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan komitmen yang ditunjukkan pemerintah pusat.
“Kami sangat mengapresiasi Kementerian PUPR yang begitu responsif dan kooperatif. Ini sangat membantu masyarakat kami yang saat ini membutuhkan tempat tinggal yang layak,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa hunian sementara bukanlah solusi akhir. Pemerintah daerah telah
menyiapkan rencana jangka panjang berupa pembangunan hunian tetap (huntap) yang lebih aman dan berkelanjutan.
Menurutnya, sejumlah opsi tengah dikaji secara komprehensif, termasuk pemanfaatan lahan melalui skema reforma agraria.
Wilayah Kecamatan Bojong dan eks lahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi beberapa alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan.
“Kami ingin memastikan bahwa ke depan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga tinggal di lokasi yang aman dari risiko bencana. Ini penting untuk keberlangsungan hidup mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan huntap nantinya akan memperhatikan aspek tata ruang, mitigasi bencana, serta akses terhadap fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal, Afif, menjelaskan bahwa penyerahan kunci huntara yang dilakukan
dalam kegiatan tersebut masih bersifat simbolis. Proses pembangunan fisik masih terus berjalan di lapangan.
“Untuk tahap awal memang belum mencukupi seluruh kebutuhan, tetapi pengerjaan terus dikebut, bahkan hingga mendekati Lebaran. Kami berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat bisa segera menempati huntara,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa prioritas utama saat ini adalah warga yang masih berada di pengungsian komunal,
mengingat kondisi tersebut dinilai lebih rentan dari sisi kesehatan maupun kenyamanan.
Afif juga mengungkapkan bahwa proses pemindahan warga ke huntara dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan
kesiapan lokasi, infrastruktur pendukung, serta kesiapan warga itu sendiri.
“Relokasi tidak bisa dilakukan sekaligus. Kami lakukan bertahap agar prosesnya lebih tertib dan warga juga bisa menyesuaikan diri,” tambahnya.
Di tengah upaya pemerintah, rasa syukur dan harapan baru mulai tumbuh di kalangan warga terdampak.
Salah satunya dirasakan oleh Nur Halimah (35), yang kini bersama keluarganya dapat menempati satu unit hunian sementara.
Ia menceritakan bahwa rumah yang sebelumnya ditempati mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana, sehingga ia bersama keluarga harus mengungsi.
“Alhamdulillah, sekarang sudah dapat tempat tinggal lagi. Rasanya lega sekali, apalagi ini sudah mau Lebaran,” ujarnya.
Bersama suami dan dua anaknya, Nur Halimah berharap kehidupan mereka bisa kembali normal secara bertahap.
Ia juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah agar masyarakat dapat benar-benar bangkit dari kondisi sulit ini.
“Kami ingin bisa memulai lagi dari awal, memperbaiki ekonomi keluarga, dan hidup lebih baik ke depannya,” tuturnya.
Selain penyerahan huntara, bantuan yang diberikan kepada API Tarbiyatul Umah juga menjadi bagian
penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dan kegiatan keagamaan di tengah situasi pascabencana.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan solusi nyata bagi
masyarakat terdampak bencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan,
sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dengan lebih aman, nyaman, dan sejahtera
