JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta konversi kompor elpiji menjadi kompor listrik dipercepat.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Kita diminta (Presiden Prabowo) mempercepat bagaimana kompor listrik itu bisa menggantikan kompor dari elpiji,” kata Brian usai ratas, Kamis.
Ia menyampaikan, konversi kompor listrik akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak bumi dan gas alam (migas).
Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi beban subsidi yang dikeluarkan negara setiap tahun.
“Kita tahu dalam keadaan sekarang harga BBM tinggi, sehingga dampaknya sangat besar. Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini, sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” ucap Brian.
Selain kompor listrik, Prabowo juga meminta para menterinya mempercepat konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta mobil berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.
Dalam hal ini, Kemendikti Saintek akan mendukung dengan riset perguruan tinggi untuk konversi tersebut.
“Kami dari perguruan tinggi riset-riset hasil-hasil penelitian dan juga kajian-kajian itu diminta mendukung percepatan solar cell. Kami dari perguruan tinggi akan mem-backup dari sisi penelitian-penelitian maupun kajian-kajiannya,” ujar Brian.
Sementara itu, Bahlil menuturkan, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk konversi penerapan energi bersih tersebut.
Ia diberi mandat oleh Presiden Prabowo untuk menjadi koordinator maupun ketua dari Satgas tersebut.
Prabowo menginginkan energi bersih segera terimplementasi di Indonesia dalam kurun waktu 3-4 tahun.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” kata Bahlil.
