Jakarta – Warga yang tinggal di sekitar fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara telah menemukan titik tengah permasalahan terkait bau tak sedap dari aktivitas pabrik. Telah disepakati bahwa kegiatan operasional pengolahan sampah RDF dihentikan sementara.
Hal ini diputuskan usai warga bertemu dengan Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar bersama jajarannya termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah se-Cakung, pengurus RT, RW 14, dan perwakilan warga se-Jakarta Garden City pada Jumat malam (13/2/2026) di Clubhouse Jakarta Garden City (JGC).
Selain menghentikan sementara aktivitas pabrik, akan dibentuk pula satuan tugas (Satgas) Pengawasan Operasional RDF Rorotan dan Standard Operating Procedure (SOP) baru yang disetujui oleh satgas tersebut.
Satgas ini nantinya akan terdiri dari unsur pemerintah, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Dinas Lingkungan Hidup bersama dinas terkait, serta perwakilan warga yang terdampak dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten/Kota Bekasi.
“Kegiatan Operasional Pengolahan Sampah RDF Dihentikan: Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan sampah di RDF Rorotan akan dihentikan sementara. Pabrik nggak boleh beroperasi sampai Satgas terbentuk dan ada Standard Operating Procedure (SOP) baru yang disetujui oleh Satgas,” ujar Forum Warga Terdampak RDF Rorotan dalam keterangan tertulis, seperti yang dikutip detikcom pada Sabtu (14/2/2026).
Menyusul dengan kesepakatan ini, aksi unjuk rasa yang akan digelar Sabtu (14/2/2026) dibatalkan.
“Kita pegang janji ini. Penghentian operasional adalah harga mati sampai SOP pengawasan benar-benar jelas dan melibatkan warga secara langsung. Jangan kasih kendor, kita kawal terus sampai tuntas,” kata perwakilan dari Forum Warga Terdampak RDF Rorotan.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatasi operasional RDF maksimal 750 ton sampah per hari.
Dilansir dari detikNews, ia menyebut langkah ini sebagai penanganan sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pengoperasian RDF.
“Ketika kapasitasnya 750 ton per hari, sebenarnya tidak ada bau. Tapi begitu dinaikkan sampai 1.000 ton, sebagian kecil mulai tercium bau,” kata Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/1/2026).
Pramono mengatakan sumber utama bau berasal dari pengangkutan sampah menuju lokasi, bukan proses pengolahan di mesin RDF. Bau muncul karena air lindi tercecer selama pengangkutan.
“Persoalan bau yang utama itu sebenarnya di pengangkutan, karena air lindinya tercecer ke mana-mana,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan dump truck baru dan menambah armada truk kompaktor untuk menangani masalah bau. Truk keluaran tahun 2025 ini diharapkan dapat meminimalkan ceceran air lindi ketika pengangkutan.
“Untuk sementara commissioning tidak lebih dari 750 ton per hari dan kami gunakan dump truck yang baru,” ucapnya.
(aqi/das)
