Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan laboratorium deteksi tuberkulosis (TB) di seluruh provinsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kamis (29/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti masih terbatasnya ketersediaan laboratorium mikrobiologi sebagai tulang punggung program nasional pemberantasan TB.
Menurutnya, negara harus hadir memastikan setiap ibu kota provinsi memiliki fasilitas laboratorium yang memadai agar deteksi dan penanganan TB bisa dilakukan secara cepat dan merata.
“Kami dalam program pemberantasan tuberkulosis ini ingin agar laboratorium untuk deteksi TB tersedia di seluruh provinsi se-Indonesia,” katanya kepada awak media.
Ia menyebut, selama ini penguatan laboratorium masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak daerah lain menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya.
Padahal, laboratorium mikrobiologi menjadi kunci dalam memastikan diagnosis yang akurat sekaligus memutus rantai penularan penyakit menular tersebut.
“Sebuah negara menginginkan setiap ibu kota provinsi harus memiliki laboratorium. Maka negara harus hadir, kita harus mendukung lab seperti yang ada di Jogja ini, dan juga harus dilengkapi minimal di setiap provinsi,” ujarnya.
Benjamin mengungkapkan, hingga saat ini laboratorium mikrobiologi baru tersedia di 17 provinsi.
Artinya, masih ada 17 provinsi lain yang belum memiliki fasilitas serupa.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mencapai target eliminasi TB nasional.
“Karena laboratorium mikrobiologi hari ini baru ada di 17 provinsi. Artinya, masih ada 17 provinsi yang belum memiliki lab mikrobiologi,” ucapnya.
Ia menilai, ketimpangan ini harus segera diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah, kata dia, tengah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) serta pemangku kepentingan lainnya.
“Maka saya sampaikan, dalam rangka pembelajaran nasional, lab mikro di Indonesia harus dilengkapi melalui kerja sama dengan HAKLI dan pihak terkait lainnya,” tuturnya.
Selain meninjau fasilitas BB Labkesmas Yogyakarta, Wamenkes juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan pengelola laboratorium.
Ia mengaku mendapatkan banyak masukan terkait kebutuhan peralatan, pelatihan sumber daya manusia, hingga dukungan anggaran yang berkelanjutan.
“Saya juga baru mendengar ini, bahwa ini masukan yang sangat penting,” imbuhnya.
Ia menargetkan percepatan pembangunan dan pengoperasian laboratorium kesehatan di daerah agar masyarakat tidak lagi harus mengirim sampel berjarak ribuan kilometer untuk mendapatkan hasil uji yang sah.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berpotensi menghambat penanganan penyakit yang membutuhkan respons cepat.
“Kalau bisa, bulan Mei sudah ada lab-nya. Kita harus punya visi, punya target,” imbuhnya.
Ia mengaku terkejut setelah mendengar langsung cerita tentang proses pengujian sampel dari Sorong, Papua Barat Daya.
Ia menilai, sistem yang ada saat ini masih menunjukkan ketimpangan besar dalam akses layanan laboratorium antara wilayah barat dan timur Indonesia.
“Bayangkan tadi beliau bercerita, saya sampai kaget,” sebutnya.
Ia menjelaskan, warga di Sorong yang memeriksakan sampel ke laboratorium setempat kerap harus menunggu lebih lama karena fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat uji.
Akibatnya, sampel harus dikirim ke Makassar untuk proses verifikasi sebelum hasilnya dinyatakan sah dan dikembalikan lagi ke Sorong.
“Bayangkan orang di Sorong memeriksakan sampel ke lab SPPG di Sorong, tapi belum memenuhi syarat karena lab-nya belum diuji. Harus dikirim dulu ke Makassar, lalu kembali lagi ke Sorong, baru sah,” jelasnya.
Menurutnya, proses ini menjadi lebih rumit jika sampel harus dikirim ke Yogyakarta sebagai salah satu pusat rujukan laboratorium.
Jarak yang jauh dan keterbatasan moda transportasi di beberapa daerah membuat waktu tunggu semakin panjang.
“Apalagi kalau harus dikirim ke Jogja. Bayangkan itu,” sebutnya.
Ia menambahkan, keberadaan bandara di Sorong setidaknya membantu mempercepat proses pengiriman.
Namun, ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang tetap harus difokuskan pada penguatan laboratorium di daerah.
“Untung Sorong ada bandara, jadi bisa agak cepat,” tambahnya.
Ia menanggapi cerita panjangnya waktu tunggu masyarakat di Papua dalam mengakses layanan pemeriksaan kesehatan dan pengujian laboratorium.
“Bayangkan kalau tidak ada bandara di situ, berapa lama harus menunggu?” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang terbentang luas dari barat hingga timur membuat negara harus memiliki perencanaan yang matang dan target yang jelas dalam pembangunan sektor kesehatan.
Hal ini menjadi semakin penting setelah Papua mengalami pemekaran wilayah.
“Jadi kita harus ingat bahwa Indonesia sangat luas. Tadinya Papua hanya dua provinsi, sekarang menjadi enam. Ini adalah kemajuan,” pungkasnya.
Ia menjelaskan, bertambahnya jumlah provinsi secara otomatis juga meningkatkan kebutuhan akan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta laboratorium yang memenuhi standar.
Jika sebelumnya dua wilayah administratif masih dapat berbagi sumber daya, kini setiap provinsi memerlukan dukungan layanan yang lebih mandiri.
“Dari dua provinsi menjadi enam, otomatis kebutuhannya juga bertambah. Tadinya cukup dua, sekarang harus jadi enam,” tandasnya.
Ia menilai, kemajuan bangsa harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur kesehatan yang seimbang antara wilayah barat dan timur.
Tanpa hal tersebut, masyarakat di daerah terpencil berisiko tertinggal dalam hal akses layanan medis yang cepat dan berkualitas.
Dalam konteks Papua Barat Daya, Benjamin menyoroti posisi strategis Kota Sorong sebagai pintu gerbang utama menuju wilayah paling timur Indonesia.
Keberadaan bandara dan akses transportasi laut menjadikan Sorong sebagai simpul penting dalam distribusi layanan kesehatan, termasuk pengiriman sampel laboratorium dan mobilisasi tenaga medis.
“Dengan kemajuan bangsa, Sorong juga memiliki lokasi yang sangat penting dan strategis. Ada bandara,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa akses transportasi yang memadai, waktu tunggu masyarakat untuk mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan dapat menjadi jauh lebih lama.
Kondisi ini berpotensi menghambat penanganan penyakit yang membutuhkan respons cepat.
“Kalau kita sampai Papua, di ujungnya ada Sorong,” sebutnya membawa penekanan pada peran kota tersebut sebagai gerbang dan pusat layanan kawasan.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat peran Sorong sebagai hub layanan kesehatan di wilayah timur.
Penguatan ini, menurutnya, tidak hanya berupa pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem rujukan, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Ia berharap, dengan strategi yang tepat, masyarakat di enam provinsi di Papua dapat merasakan layanan kesehatan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.
Pemerataan tersebut diyakini akan mempercepat pembangunan manusia dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
Menurutnya, tantangan geografis seharusnya tidak menjadi penghalang bagi negara untuk hadir di setiap sudut wilayah.
Sebaliknya, luasnya Indonesia harus menjadi alasan kuat untuk mempercepat inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
