Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur seperti Papua, menuntut negara hadir lebih kuat dalam mengawal program-program strategis, termasuk peningkatan gizi dan pencegahan stunting.
Hal tersebut disampaikan Benjamin saat kunjungan kerja di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta, Kabupaten Bantul, ketika menanggapi tantangan jarak dan akses layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia.
“Dari Sorong terbang ke Jayapura saja masih memakan waktu sekitar dua jam. Itu seperti dari Jogja terbang hampir sampai Singapura,” katanya, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, perbandingan tersebut menunjukkan betapa luasnya bentang geografis Indonesia yang harus dilayani oleh sistem kesehatan nasional.
Karena itu, negara tidak boleh abai terhadap kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan.
“Justru itu. Negara ingin menolong rakyatnya,” ucapnya.
Ia mengaitkan upaya pemerataan layanan kesehatan dengan program Presiden dalam mengatasi gizi buruk dan stunting.
Ia menyebut, kebijakan pemberian makanan bergizi telah dirancang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil hingga pelajar tingkat menengah.
“Presiden punya program untuk mengatasi gizi buruk dan stunting. Maka negara membuat kebijakan mulai dari ibu hamil, balita, SD, SMP, hingga SMA diberi makanan bergizi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada distribusi makanan semata.
Ia menekankan pentingnya sistem pengawalan yang ketat agar makanan bergizi yang disalurkan tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Menurutnya, peran lintas profesi menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif hingga ke pelosok.
“Untuk menjaga dan mengawal makanan itu supaya tetap baik, diperlukan ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, ahli keuangan, serta kepala SPPG dan para karyawannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak di lapangan.
Menurut dia, kekurangan sumber daya manusia ini berpotensi memengaruhi kualitas pengawalan distribusi makanan bergizi hingga ke tingkat pelayanan paling bawah.
“Ternyata, mencari ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan jumlahnya belum mencukupi,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah tokoh dan tenaga kesehatan telah menyampaikan langsung kepadanya mengenai keterbatasan tersebut.
Menurutnya, idealnya setiap SPPG memiliki minimal satu tenaga ahli yang benar-benar kompeten di bidangnya agar pengawasan kualitas makanan dan aspek lingkungan dapat berjalan optimal.
“Prof.Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional) datang kepada saya, begitu juga Dokter Benny, dan mereka meminta agar satu SPPG minimal memiliki satu tenaga ahli. Ini lima saja dapat satu sudah syukur,” jelasnya.
Benjamin menjelaskan, sebagai langkah sementara untuk menutup kekosongan, pemerintah membuka ruang bagi tenaga ahli kesehatan masyarakat untuk diperbantukan di SPPG.
Meski tidak memiliki kedalaman keilmuan yang sama dengan ahli kesehatan lingkungan, mereka dinilai memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk membantu pengawasan dan pendampingan di lapangan.
“Nah, akhirnya sekarang ahli kesehatan masyarakat boleh diperbantukan untuk mengisi kekosongan, karena mereka juga punya pengetahuan meskipun tidak sedalam ahli kesehatan lingkungan,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menilai kondisi ini sekaligus menjadi cerminan perkembangan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju kemajuan.
Menurutnya, meningkatnya perhatian terhadap aspek kesehatan dan lingkungan menunjukkan arah pembangunan yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.
“Ini bukti bahwa Indonesia makin maju. Negara yang makin maju pasti makin peduli lingkungan,” sebutnya.
Ia menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Negara-negara yang telah mencapai tingkat pembangunan tinggi umumnya menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam kebijakan publik.
“Kalau negara belum peduli lingkungan, berarti negara itu belum maju. Lihat negara-negara maju, lingkungannya pasti sangat dijaga,” tambahnya.
Menurutnya, kemajuan bangsa menuntut sistem kesehatan yang lebih kuat dan sumber daya manusia yang memadai untuk menopang berbagai program nasional.
“Indonesia sekarang menuju negara maju. Tadinya produksi tenaga kesehatan lingkungan masih sedikit,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, untuk mendorong peningkatan jumlah tenaga profesional, dirinya kerap mendatangi berbagai politeknik kesehatan (Poltekkes) di sejumlah kota besar, seperti Surabaya, Malang, dan Makassar.
Dalam kunjungan tersebut, ia secara langsung meminta pihak kampus agar memperbesar daya tampung mahasiswa di bidang yang paling dibutuhkan negara.
“Karena itu sekarang saya sering datang ke Poltekkes di Surabaya, di Malang, di Makassar. Saya bilang, tolong ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan minimal diterima dua kali lipat di semester yang akan datang,” tandanya.
Ia menjelaskan, lonjakan kebutuhan tenaga tersebut tidak lepas dari masifnya program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah.
Untuk memenuhi kebutuhan SPPG saja, kata dia, diperlukan sekitar 30 ribu pegawai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Untuk memenuhi kebutuhan SPPG saja ini perlu sekitar 30 ribu pegawai. Sementara jumlah tenaga ahlinya belum sampai 5 ribu,” pungkasnya.
Menurutnya, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga ahli ini harus segera diatasi melalui penyesuaian arah pendidikan dan produksi lulusan.
Ia mendorong agar institusi pendidikan kesehatan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Ia menekankan, mahasiswa perlu diarahkan ke bidang-bidang strategis yang sedang dibutuhkan negara, sehingga setelah lulus mereka dapat langsung berkontribusi dalam program prioritas pemerintah, termasuk penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Jadi sekarang, kalau bisa, arahkan produksi dan pendidikan mahasiswa ke bidang yang memang sedang dibutuhkan negara,” lanjutnya.
Ia menilai, kondisi ini merupakan konsekuensi dari kemajuan Indonesia sebagai negara yang terus berkembang.
Menurutnya, bertambahnya program dan layanan publik justru menjadi indikator bahwa negara semakin serius membangun kualitas hidup masyarakat.
“Paham ya? Jadi ini akibat kemajuan, tidak ada yang salah,” tandasnya.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
Dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai, ia optimistis program gizi nasional dan berbagai kebijakan kesehatan lainnya dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan agar Poltekkes dan institusi sejenis mampu meningkatkan kapasitas tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.
Menurutnya, investasi di sektor pendidikan kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi ketahanan dan kemajuan bangsa.
