Pemerintah Kota Sorong mengambil langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan lingkungan dengan menggandeng Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Asosiasi Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman yang berlangsung di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta, kabupaten Bantul, Kamis (29/1/2026).
Wali Kota Sorong yang diwakili Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi titik awal bagi Sorong untuk membangun kemandirian dalam pengujian sampel lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah plastik dan kualitas air.
Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan Pemkot Sorong mengunjungi tiga lokasi utama.
Lokasi pertama adalah Kampung Sanitasi HAKLI yang dikenal sebagai kawasan percontohan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.
Di lokasi ini, Pemkot Sorong mempelajari model partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah rumah tangga, serta upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan.
Lokasi kedua berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yakni bengkel pengelolaan sampah plastik.
Di tempat ini, rombongan melihat langsung proses pemilahan, pencacahan, hingga pengolahan sampah plastik menjadi bahan yang memiliki nilai guna dan ekonomi.
Model ini dinilai relevan untuk diterapkan di Sorong, mengingat persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan di wilayah pesisir dan perkotaan Papua Barat Daya.
Lokasi ketiga adalah BB Labkesmas Yogyakarta, yang memiliki fasilitas laboratorium lengkap untuk pengujian kualitas air, limbah, dan lingkungan.
Fasilitas ini menjadi perhatian khusus Pemkot Sorong karena selama ini kota tersebut belum memiliki laboratorium serupa.
“Kunjungan ini sangat bermanfaat bagi kami. Di Kota Sorong, laboratorium seperti ini belum tersedia, khususnya untuk menguji sampel sampah plastik,” katanya.
Ia menjelaskan, keterbatasan fasilitas membuat Pemkot Sorong harus mengirim sampel ke luar daerah setiap kali membutuhkan hasil uji laboratorium.
Proses tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membutuhkan biaya tambahan.
“Selama ini, jika kami ingin melakukan pengujian, kami harus membawa sampel ke Makassar atau Ambon,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut kerap berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan pemerintah daerah, terutama dalam menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan, pengawasan kualitas air, dan penanganan limbah.
Melalui kerja sama dengan Pemerintah DIY dan HAKLI, Pemkot Sorong berharap dapat memperoleh pendampingan teknis, transfer pengetahuan, serta dukungan dalam pengembangan fasilitas laboratorium kesehatan lingkungan di daerahnya.
Ia menilai, pembangunan laboratorium lokal akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan lingkungan.
“Banyak hal yang kami pelajari hari ini, mulai dari penjernihan air hingga berbagai fasilitas lainnya yang sebelumnya belum kami miliki,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perhatian khusus bagi wilayah Papua dalam pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dan lingkungan.
Menurutnya, kolaborasi lintas daerah seperti ini dapat menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan layanan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
“Insya Allah, melalui kolaborasi dengan HAKLI, akan ada perhatian khusus bagi wilayah Papua, khususnya di Kota Sorong, agar fasilitas dan layanan kesehatan lingkungan dapat terus berkembang,” tuturnya.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi juga berlanjut pada program nyata, seperti pelatihan tenaga laboratorium, pendampingan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga perencanaan pembangunan fasilitas uji lingkungan di Sorong.
Dengan langkah ini, Pemkot Sorong optimistis dapat memperkuat sistem pengelolaan lingkungan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung upaya nasional dalam pengurangan sampah plastik dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di kawasan timur Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Ketua Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Dadang Supriatna, diwakili Sekretaris Nasional AKKOPSI, Imam Sutopo, Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Prof. Arif Sumantri didampingi ketua satuan gugus khusus kebencanaan Yohni Sumbung, Wali Kota Sorong yang diwakili Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, Kepala BB Labkesmas Yogyakarta Muhammad Budi Hidayat, Kepala Balai Labkesmas Magelang Suryati Kumoro Wulan, Kepala Balai Labkesmas Banjarnegara, Muhammad Fauzan, Kepala Poltekkes Yogyakarta, Iswanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
