Surabaya – Anggota komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera mengambil tindakan tegas terkait kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), meliputi investigasi menyeluruh, penutupan sementara SPPG (Satuan Pelayanan) yang bermasalah, sanksi tegas, pelatihan keamanan pangan, dan menanggung biaya perawatan korban.
“Langkah ini harus diambil bersama Dinas Kesehatan dan pihak berwenang lainnya. Oleh karena itu, BGN (Badan Gizi Nasional) harus melakukan investigasi mendalam terhadap SPPG terkait menu, bahan, dan proses memasaknya,” jelas politisi PAN ini, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya,harus ada sikap tegas pada SPPG atau dapur yang terbukti menyebabkan keracunan dihentikan operasionalnya.
“SPPG yang melanggar aturan, termasuk yang memaksakan target volume produksi, diberikan teguran dan sanksi. Aparat penegak hukum dapat digandeng dalam investigasi,” jelas pria asal Lamongan ini.
Dia meminta agar BGN menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai keamanan pangan dan higiene sanitasi bagi para penjamah makanan di dapur MBG.
Menurut dia BGN segera memastikan biaya perawatan korban keracunan yang harus ditanggung oleh pemerintah.
“Kami meminta BGN juga menekankan pentingnya evaluasi total untuk mencegah terulangnya kasus serupa demi menjaga kesehatan anak-anak sekolah generasi penerus kita,” tandasnya.
Kasus keracunan massal diduga akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, dengan jumlah korban mencapai 780 orang pada pertengahan Januari 2026.
Para pelajar mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, yang menyebabkan beberapa dirawat di rumah sakit dan puskesmas.(Setya)
