Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Polisi Harus Larang Intimidasi Berbasis Fatwa

Ketua Setara Institute, Hendarji.

NavigasiNews – Fatwa MUI tentang larangan umat Islam menggunakan atribut Natal diafirmasi Polisi.

Polri mengeluarkan surat merujuk Fatwa MUI sebagai konsideran imbauan Kamtibmas dinilai melemahnya supremasi hukum di Indonesia.

“Ketika institusi hukum justru tidak berdiri tegak berdasarkan hukum dan konstitusi, maka sesungguhnya prinsip negara hukum yang kita anut sedang dilumpuhkan oleh paham supremasi keagamaan yang sempit dengan tafsir dan klaim kebenaran yang tunggal,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi dalam pesannya yang dikirim melalui whatsapp hari ini (19/12/2016).

Menurutnya, sosialisasi fatwa yang dilakukan oleh FPI di Surabaya dengan dikawal polisi adalah bentuk nyata intimidasi dan ketundukan institusi Polri pada kelompok yang beroperasi dengan cara melawan hukum.

Seharusnya polisi mencegah dan melarang intimidasi berwajah sosialisasi fatwa.

“Penyebaran aksi intoleransi pasca aksi 212 adalah dampak dari sikap akomodasionis Polri dan elemen negara lainnya pada kelompok intoleran,” ujarnya.

Dikatakan dia, pembiaran berbagai tindakan intoleransi, hate speech, dan lain sebagainya telah memperkokoh supremasi intoleransi di ruang publik yang semakin destruktif. 

“Situasi ini bukan hanya harus dijawab oleh Polri, tetapi juga oleh Presiden Jokowi, yang hingga saat ini masih mengutamakan orientasi koeksistensi sosial politik dan keamanan meskipun kemajemukan bangsa dan prinsip negara hukum Indonesia yang dipertaruhkan,” tandasnya.

Be the first to comment on "Polisi Harus Larang Intimidasi Berbasis Fatwa"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*