Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kenapa Demo Anti-RUU ‘Awet’?

(Komparasi Indonesia dan Hong Kong)

Oleh :

Rusman Fahrezan Baliha

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI

 

EMPAT RUU telah dimumkan penundaan pengesahannya pada 24 September, setelah sebelumnya Presiden Jokowi meminta penundaan ini sejak beberapa hari sebelumnya sebagai respon atas tuntutan massa pengunjuk rasa. Publik mencatat, sejak Jokowi meminta penundaan pengesahan itu pada 20 September, hari-hari berikutnya terjadi serangkaian aksi demonstrasi besar, puncaknya terjadi pada 24 September. Bahkan demonstrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia diperkirakan berlanjut hingga awal bulan ini. Mengapa aksi-aksi demonstrasi masih berlanjut bahkan membesar setelah penundaan itu? Jawaban paling mudah yang mungkin kita dapatkan: sejumlah RUU itu hanya ditunda pengesahannya, bukan dibatalkan; pemerintah hanya mengakomodasi sedikit dari sekian banyak tuntutan utama massa aksi; atau aparat melakukan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban. Apakah ini cukup menjawab ‘kebandelan’ para demonstran dan bagaimana menjelaskan motif keterlibatan pelajar – terutama dari STM – yang divonis tidak paham isu?

Demikian pula demonstrasi di Hong Kong, meski pemerintah Hong Kong menyatakan secara resmi telah membatalkan RUU Ekstradisi pada 9 Juli, demonstrasi terus terjadi, demonstrasi kian menyebar, ketegangan meningkat, bahkan menuntut Carrie Lam mundur dari jabatannya sebagai Kepala Eksekutif. Tulisan ini akan membahas aksi demontrasi penolakan RUU di Indonesia sebagai salah satu wajah gerakan sosial dalam kerangka New Social Movement, untuk menjelaskan kemungkinan motivasi lain dari satu peristiwa aktual dan menarik ini. Lalu membandingkannya dengan aksi demontrasi yang terjadi di Hong Kong pada Juli 2019.

Andrew Heywood dalam Politics 4th edition memberikan konsep gerakan sosial sebagai satu bentuk prilaku kolektif tertentu dimana motif untuk aksi berasal sebagian besar dari sikap-sikap dan aspirasi-aspirasi dari para anggota, secara khas beraksi di dalam sebuah kerangka organisasional yang longgar (2014: 461). Satu unsur yang perlu digarisbawahi: motif aksi. Seperti apa sikap dan aspirasi yang membentuk motif para partisipan aksi demonstrasi?

Gerakan Sosial Baru, sebagai pembeda dari Gerakan Sosial Tradisional diidentifikasi paling tidak dalam tiga ciri khas: lebih banyak menarik kalangan muda, berpendidikan dan yang relatif makmur; memiliki orientasi post-material, lebih berkenan dengan isu-isu ‘kualitas kehidupan’ daripada pembangunan sosial; dan menganut sebuah ideologi yang sama, ide-ide dan nilai-nilai Kiri Baru, yang menentang tujuan-tujuan sosial dan gaya-gaya politik yang sedang berlaku, dan menganut aspirasi-aspirasi libertarian seperti pemenuhan diri dan ekspresi diri (Heywood, 2014: 461-462). Gerakan ini menekankan komitmen pada bentuk-bentuk aktivisme politik baru, seperti gerakan lingkungan, gerakan perdamaian, gerakan anti-kapitalis, dll. Tak kalah penting, tujuan perubahan kultural yang dicapai gerakan-gerakan sosial baru. Mengambil contoh paling dramatis: demonstrasi ‘Battle of Seattle’ tahun 1999 dan gerakan pendudukan yang menjamur tahun 2011 sejenis Occupay Wall Street, Heywood menyimpulkan demonstrasi-demonstrasi seperti ini melibatkan ragam kelompok lingkungan, pembangunan, nasionalis etnis, anarkis dan sosialis revolusioner, dengan sarana-sarana komunikasi utamanya internet dan telepon genggam.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kita dapat melacak motivasi utama – yang mungkin mendorong para partisipan dalam kedua aksi demonstrasi di Indonesia (yang selanjutnya saya sebut ‘Demo Indonesia’), dan di Hong Kong (sebagai ‘Demo Hong Kong’) yang cukup menyita perhatian masyarakat internasional – dalam tiga unit kategori bahasan: identitas kolektif, orientasi post-material, dan aktivisme politik baru.

Identitas Kolektif

Identitas yang dimaksud tidak merujuk pada kesamaan kelas – seperti dalam tradisi Old Social Movemnent – tetapi pada kesamaan gagasan atas realitas sosial yang dipersepsi mayoritas partisipan (peserta aksi demontrasi). Merujuk pada apa yang disebut Laclau dan Mouffe (2001) sebagai ‘pluralisme demokratis, sebuah gaya politik baru yang menggantikan politik berbasis kelas yang lama (Heywood, 2014: 463). Pluralisme demokratis menjelaskan sikap saling simpati di antara beragam jenis gerakan sosial seperti gerakan wanita, gerakan ekologi, gerakan hak-hak binatang, gerakan perdamaian, gerakan anti-kapitalis, gerakan hak-hak sipil, dll.

Massa dalam Demo Indonesia yang di antaranya terdiri dari beragam elemen lembaga kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, aktivis HAM, pekerja, dan petani – bahkan melibatkan banyak partisipan, khususnya pelajar – jelas tidak dipersatukan oleh solidaritas kelas tertindas (dalam pengertian dialektika kelas borjuis vs proletar). Massa dipersatukan oleh gagasan yang sama, bahwa empat RUU terutama RKUHP sangat merugikan masyarakat. Pemerintah (DPR) bergerak terlalu jauh memasuki wilayah privat warga negara. Apakah konstruk pemikiran seperti ini ada di benak anak-anak STM? Kita tidak akan menemukan ini jika lensa akademisi yang digunakan. Jawaban-jawaban unik dari mereka seperti: “membantu kakak-kakak”, atau “masa bini sendiri di-wik-wik masuk penjara?” Apa ini tidak berarti sesuatu?

Demo Hong Kong yang dimulai sejak Mei 2019 dan bertahan hingga beberapa bulan berikutnya pun demikian. Demonstrasi warga Hong Kong yang di antaranya diikuti para mahasiswa, pelajar, karyawan, pegawai pemerintah, kelompok profesional seperti pengacara, dalam serangkaian aksi yang panjang bergerak bersama dalam ikatan identitas yang sama: gagasan penolakan atas RUU Ekstradisi atau Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019. RUU ini dinilai sangat merugikan warga Hong Kong dan akan menjadi preseden kematian kebebasan sipil khas wilayah otonom Hong Kong – yang menjadi pembeda mendasar dengan Tiongkok. RUU ini dicurigai sebagai jubah semata bagi tindakan represif yang membungkam orang-orang kritis terhadap rezim Beijing. Konstruk identitas ini jelas kontra dengan apa yang diyakini Pemerintah Hong Kong: RUU Ekstradisi akan membantu Hong Kong menegakkan keadilan dan memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mencegah Hong Kong menjadi surga para buron kriminal internasional.

Orientasi post-material

Salah satu ciri gerakan sosial baru terkait dengan isu-isu penuntutan kualitas kehidupan, ketimbang isu-isu pembangunan sosial atau ekonomi khas gerakan-gerakan sosial lama. Kualitas kehidupan berkaitan erat dengan moralitas, keadilan politik dan pemenuhan pribadi. Bahwa apakah Demo Indonesia dan Demo Hong Kong merepresentasikan semua ciri gerakan sosial baru itu satu soal yang memerlukan pelacakan lebih teliti. Tetapi segera kita menemukan serangkaian isu yang diusung kedua demonstrasi ini yang menunjukan tuntutan-tuntutan mengenai kualitas kehidupan.

Demo Indonesia misalnya, selain penolakan revisi dan pengesahan RUU tertentu, beberapa poin penting tuntutannya: pemberantasan KKN; merestorasi demokrasi; perlindungan HAM; keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan; perlindungan Sumber Daya Alam; dan reforma agraria – di luar dari tuntutan-tuntutan spesifik khas di beberapa daerah. Demo Hong Kong menolak RUU Ekstradisi adalah ekspresi terganggunya hak-hak sipil yang diyakini sebagai syarat mutlak bagi kualitas kehidupan yang ideal. Sebagai wilayah semi-otonom pasca penyerahan total seluruh wilayah Hong Kong dari Inggris pada 1 Juli 1997 – merujuk Convention for the Extension of Hong Kong Territory atau Konvensi, 9 Juni 1898, lihat William A. Joseph dalam Politics in China (2010) – Hong Kong memiliki keistimewaan seperti kebebasan pers, hak ikut pemilu dan proses pemerintahan, hak berunjuk rasa dan mengkritik pemerintah, dan lembaga peradilan independen.

Baik Demo Indonesia maupun Demo Hong Kong, ragam tuntutan yang diperjuangkan menyangkut kualitas kehidupan yang tipikal aspirasi gerakan sosial baru. Dari para pelajar hingga karyawan atau pegawai yang tergabung dalam aksi demonstrasi adalah representasi berbagai kelas ekonomi, tidak mengusung ide-ide pembangunan ekonomi tetapi kualitas kehidupan terutama menyangkut hak-hak sipil, moralitas, keadilan politik, ekologi, juga pemenuhan pribadi. Ragam tuntutan ini menjelaskan satu hal krusial: ada pemikiran dan seperangkat nilai yang menjelaskan watak masyarakat, dan perubahan struktural terhadapnya tanpa melibatkan partisipasi luas hanya akan menimbulkan ketegangan. Dan ketegangan itu akan diekspresikan dengan ragam bentuk keterlibatan atau perlawanan baru dalam kerangka aktivisme politik baru.

Aktivisme politik baru

Strain theory, satu teori yang banyak digunakan ahli ilmu politik Eropa dalam merespon meningkatnya gerakan-gerakan sosial baru dekade 60’ dan 70’-an, menilai – mengutip Hooghe – perubahan sosial yang cepat akan mengganggu fungsi masyarakat, dan gerakan sosial tidak hanya dilihat sebagai manifestasi dari ketegangan, tetapi juga sebagai cara mendapatkan solusi atas tekanan sosial semacam itu (Ishiyama dan Breuning, 2013: 377).

Perubahan sosial yang cepat dari bawah (civil society) ataupun dari atas (state), akan selalu mengganggu fungsi masyarakat. Bagaimana sejatinya masyarakat dibentuk dan dijalankan? Model masyarakat yang bagaimana yang harus dibela dan dipertahankan? Adalah watak, yaitu pemikiran dan segenap nilai yang hidup-mengakar dalam masyarakat yang menjadi rujukan. Watak yang eksis karena diyakini sebagai identitas kolektif, yang mengonsepsikan soal bagaimana model masyarakat yang menjamin kualitas kehidupan yang diharapkan atau kualitas kehidupan yang ditolak. Kualitas kehidupan yang diharapkan di antaranya menyangkut moralitas, keadilan politik, pemenuhan pribadi, dan sebagainya.

Perubahan yang cepat – terutama yang dipaksakan oleh negara – sudah pasti memunculkan reaksi: penolakan terhadap perubahan yang dianggap mengganggu fungsi masyarakat yang dianggap ideal, dan dukungan bagi yang sebaliknya. Mahasiswa dan seluruh elemen yang tergabung dalam Demo Indonesia sekurang-kurangnya memiliki watak seperti itu. Watak yang mendorong penolakan pengesahan terhadap kebijakan pemerintah (DPR) seperti RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan; RUU Pemasyarakatan, Revisi UU KPK – yang menjadi isu utama atau paling tidak menjadi pemicu aksi – di satu sisi. Di sisi lain, memberi dukungan bagi kebijakan lain seperti RUU PKS, perbaikan nasib petani, dan lainnya. Dalam Demo Hong Kong, penolakan terhadap RUU Ekstradisi juga menjadi contoh lain di mana watak seperti itu bekerja. Sejarah panjang masyarakat Hong Kong dalam hal kebebasan sipil adalah juga predisposisi bagi kualitas kehidupan yang diharapkan, yang nyaris tidak menyisakan ruang bagi totalitarianisme ala Tiongkok.

Keberadaan watak masyarakat ini menjawab mengapa aksi demonstrasi baik di Indonesia maupun di Hong Kong terus berlanjut meski tuntutan penolakan RUU dipenuhi pemerintah. Pertama, demonstrasi-demonstrasi ini tidak dapat dihentikan hanya dengan penundaan bahkan pembatalan RUU sekalipun. RUU hanya trigger bagi aksi demonstrasi. Kualitas kehidupan yang diperjuangkan gerakan sosial baru mengandaikan keterlibatan luas publik ketika pemerintah hendak melakukan perubahan sosial struktural. Rendahnya keterlibatan itu berimplikasi timbulnya bentuk-bentuk perlawanan baru yang akan terus bermunculan dalam berbagai bentuk, meski mungkin sporadis. Salah satunya yang difasilitasi internet, terutama media sosial. Sebuah model ‘pengorganisasian’ baru yang memungkinkan mobilisasi dan penyebaran isu hingga ke kamar-kamar pribadi para pelajar.

Kedua, menurut pendekatan kerangka (framing approach) tuntutan gerakan sosial – mengutip Benford dan Snow dalam Ishiyama dan Breuning (2013: 379), dalam Politik – gerakan sosial mengemukakan klaim-klain mengenai masyarakat dan cara-cara bagaimana seharusnya masyarakat diubah atau dapat diubah. Tindakan kolektif seperti demonstrasi berhasil jika sukses menggerakan partisipan yang cukup dan meyakinkan akan mungkinnya suatu perubahan. Di titik ini, baik Demo Indonesia dan Hong Kong sukses melakukan mobilisasi karena apa yang disuarakan adalah apa yang menjadi opini publik soal bagaimana sejatinya masyarakat dikelola. Kedua demo ini melibatkan simpati luas partisipan dari beragam latar belakang sosial dan kepentingan, dalam satu ikatan organisasional non-formal. Keterlibatan kompleks ini menyediakan prasyarat bagi dinamika hubungan dan berkembangnya tuntutan-tuntutan baru atau agenda-agenda baru dalam tindakan kolektif. Ini tampak jelas dari kedua aksi demonstrasi ini.

Lebih dari itu, apakah penundaan atau pembatalan RUU Ekstradisi (Hong Kong) dan beberapa RUU (Indonesia) oleh pemerintah adalah semata karena adanya penolakan dalam demonstrasi? Dari sudut pandang analisis, tulis Ishiyama dan Breuning, sulit untuk mengakses dan mengetahui apakah perubahan kebijakan itu benar-benar dimaksudkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan gerakan sosial. Apakah sistem politik akan mengadopsi kebijakan pembaruan yang sama meski tidak ada aktivitas gerakan sosial? Hampir tidak mungkin menjawab pertanyaan semacam itu secara tegas (2013: 381). Perubahan kebijakan pemerintah – penundaan pengesahaan RUU di Indonesia, pembatalan RUU di Hong Kong – tidak mengonfirmasi keberpihakan pemerintah pada tuntutan-tuntutan dalam aksi protes itu. Perubahan itu tidak lantas berarti dukungan pemerintah terhadap watak masyarakat, terhadap kualitas kehidupan yang diharapkan.

Perubahan itu dapat (kalau bukan niscaya) terjadi karena adanya kesempatan politik yang ‘memaksa’ pemerintah mengubah kebijakan sebab ada agenda besar yang mendesak, yang tidak boleh terganggu oleh aksi protes. Gagasan utama teori Struktur Kesempatan Politik: kesempatan dan mobilisasi organisasi gerakan sosial yang sukses akan tergantung pada kesempatan yang diciptakan atau ditawarkan oleh sistem politik (Ishiyama dan Breuning, 2013: 378). Dalam Demo Indonesia, kesempatan itu misalnya Pelantikan Anggota DPR RI yang baru pada tanggal 1 Oktober, Pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 berikut pengaturan komposisi Kabinet Kerja II. Momentum apa yang ditawarkan sistem politik bagi ‘suksesnya’ Demo Hong Kong? Ulang tahun Tiongkok pada 1 Oktober. Pemerintah Tiongkok berkepentingan memastikan stabilitas internal sebelum peringatan 70 tahun berdirinya republik itu. Tanpa bermaksud mengabaikan karakter spesifik sistem politik masing-masing, pendekatan kesempatan politik dalam membandingkan Demo Indonesia dan Demo Hong Kong memberikan kita pembacaan alternatif yang mungkin menjawab mengapa tuntutan-tuntutan itu dipenuhi. (*)

Be the first to comment on "Kenapa Demo Anti-RUU ‘Awet’?"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*