Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

HMI Badko KaltimTara : Menagih Kejelasan Hukum Suap Proyek MYC Di Provinsi Kaltim

ilustrasi

Navgasinews.com – SAMARINDA. Dugaan suap proyek Multiyears Contract (MYC) DPRD Provinsi Kalimantan Timur tak kunjung terselesaikan. Pada bulan Mei 2019 publik digegerkan dengan maraknya pemberitaan di media massa terkait dugaan suap fee proyek MYC sebesar Rp 8 Milyard yang di lakukan oleh kepala dinas PUPR terhadap oknum anggota DPRD Kaltim.

Dugaan suap tersebut terendus  oleh publik setelah beredarnya surat laporan salah satu anggota DPRD KALTIM yang ditujukan kepada KPK RI, namun surat yang tertandatangani pada tanggal 27 Mei 2019 tersebut urung disampaikan kepada KPK dengan alasan demi menjaga citra lembaga perwakilan rakyat itu.

Pada tanggal 31 mei 2019 salah satu LSM di KALTIM kemudian melaporkan dugaan suap tersebut ke KEJATI KALTIM, dan dalam menanggapi laporan tersebut menyampaikan ke publik akan memproses laporan tersebut pasca lebaran idul fitri.

Namun hingga kini dugaan suap ini tak terdengar maka kami dari BADKO HMI KALTIM-TARA sangat menyayangkan dan merasa kecewa terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Kaltim yang tidak menunjukkan keseriusan dan cenderung bungkam/ogah-ogahan dalam menangani kasus suap fee proyek MYC.

Kami meminta pihak Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk segera melakukan penyelidikan dengan memanggil seluruh pihak yang terkait dengan dugaan suap fee proyek MYC.

Menurut pengamatan kami untuk mengungkap kasus ini tidaklah terlalu susah karena beberapa statement anggota DPRD KALTIM yang beredar di media dapat menjadi petunjuk/rujukan dalam pengungkapan kasus ini.

Bahkan seharusnya mereka sejak awal dipanggil untuk dimintai keterangan agar kasus ini dapat segera terungkap. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk bersama-sama mengawal kasus dugaan suap fee proyek MYC demi tetap terjaganya marwah lembaga DPRD & Pemprov Kaltim yang kita cintai.

Abdul Muis, Ketua Umum HMI Badan Koordinasi KaltimTara.

Selain itu, pengungkapan kasus suap fee proyek MYC menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi pembelajaran  bagi seluruh pihak baik eksekutif maupun legislatif agar kedepan tidak lagi dengan mudahnya “bermain” dan berpaling dari memperjuangkan kepentingan rakyat. Ujar Abdul Muis kepada Navigasinews dalam rilisnya.

Be the first to comment on "HMI Badko KaltimTara : Menagih Kejelasan Hukum Suap Proyek MYC Di Provinsi Kaltim"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*