Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Disperindagkop-UKM Fokus Awasi HET Beras

TANJUNG SELOR, navigasinews.com – Komoditi beras menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar untuk komponen makanan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Maret 2019, beras berkontribusi sebesar 24,85 persen di wilayah perkotaan dan 27,32 persen di wilayah pedesaan dalam menyumbang angka kemiskinan.

Karena itu diperlukan strategi dan langkah tepat untuk mengendalikan harga beras. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Diperindagkop-UKM) Kaltara, Hartono mengungkapkan pengendalian dapat dilakukan dengan cara rutin memantau harga komoditi pasar.

Pemantauan dilakukan setiap hari kerja untuk mengetahui pergerakan harga di pasaran. Hasil pemantauan itu kemdian langsung dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.

“Jadi harga bahan pokok diperbarui tiap hari. Jika ada gejolak yang cukup tajam, kita bisa langsung turun ke lapangan untuk mencari tahu penyebabnya,” kata Hartono.

Khusus komoditi beras, pengaturan harga langsung dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Bahan pokok lain yang diatur dengan HET itu minyak goreng, gula dan daging beku,” sebutnya.

Untuk diketahui, HET beras mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Disebutkan, untuk wilayah Kalimantan ditetapkan HET per kilogramnya sebesar Rp 9.950 untuk beras medium dan Rp 13.300 untuk beras premium.

Sementara untuk harga beras di Kaltara, sebut Hartono, sampai saat ini masih terjangkau oleh masyarakat. Wilayah Kaltara juga masih mengandalkan pasokan beras dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Jawa Timur.

“Kita dibantu oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk beras. Di mana ada daerah kekurangan, Bulog siap,” imbuhnya.

Hartono juga tak menampik jika di pasaran masih terdapat pedagang yang menjual komoditi beras melebihi HET. Namun Pemprov Kaltara akan memastikan untuk terus melakukan sosialisasi tentang harga eceran yang sudah diatur oleh pemerintah.

“Alasannya biaya angkut pelabuhan masih sangat tinggi,” tutup Hartono. (humas)

Be the first to comment on "Disperindagkop-UKM Fokus Awasi HET Beras"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*