Pemprov Kaltara Gelontorkan Rp 10 M Untuk Iuran BPJS

PELAYANAN KESEHATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau pelayanan kesehatan di salah satu faskes di Kaltara, belum lama ini. (foto / Humas Pemprov Kaltara)

TANJUNG SELOR, navigasinews.com – Tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga kurang mampu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Tahun 2019, Pemerintah Provinsi secara keseluruhan sudah mengcover sebanyak 37.480 warga kurang mampu yang masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Laporan dari Dinas Kesehatan, hingga saat ini sudah dibayarkan Rp 9,8 miliar, untuk iuran BPJS Kesehatan bagi 35.620 PBI di kabupaten/kota se-Kaltara,” ujar Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie.

Alokasi APBD sebesar Rp 10 miliar disalurkan melalui pagu anggaran Dinkes Kaltara untuk membayar biaya premi sebesar Rp 23 ribu per bulan untuk satu orang. Alokasi tersebut merupakan bentuk konsistensi Pemprov Kaltara guna memenuhi komitmen proporsi pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yakni 40 persen pembiayaan iuran dari Pemerintah Provinsi dan 60 persen pembiayaan iuran dari Pemerintah Kabupaten / Kota.

“Dari tanggungjawab Pemprov sebesar 40 persen atau 37.480 PBI Daerah, sudah Pemprov bayarkan sebesar Rp 9,8 miliar untuk 35.620 PBI. Sehingga tinggal menyisakan sekitar 3,6 persen atau sebanyak 1.860 Warga dari proporsi Pemprov sebesar 40 persen,” jelas Gubernur.

Bagi pemegang KIS yang ditanggung oleh pemerintah provinsi akan memperoleh layanan di setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN-KIS untuk peserta kelas III.

“Tidak semua daerah menerima bantuan ini. Hanya 4 daerah yang menerima, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Tana Tidung dan Bulungan. Sementara Malinau, sudah di-cover oleh pemerintah daerahnya,” kata Gubernur.

sementara itu Program Kaltara Sehat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 32 Tahun 2017, tentang Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu Dan Terlantar Yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran PBI/KIS Jaminan Kesehatan Nasional.

Program itu juga tertuang dalam Pergub Kaltara No. 42/2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi Dan Transportasi Pengobatan Bagi MasyarakatKurang Mampu/Miskin. Dasar lainnya, amanat Instruksi Presiden (Inpres) No 8/2017, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Gubernur mengharapkan komitmen yang sama dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kaltara. Hal ini guna mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) yang sudah disematkan untuk Kaltara sejak 2018.

Untuk diketahui, pada Oktober 2018 lalu Provinsi Kaltara telah mencapai status UHC dengan total cakupan PBI sebesar 98,37 persen atau sebanyak 635.401 jiwa, dimana seliruh pesertanya telah dijangkau layanan JKN-KIS atau program Kaltara Sehat. “Insya Allah, komitmen kita bersama untuk mencapai status UHC 100 persen di 2019 dapat tercapai,” imbuh Gubernur. (humas)

Be the first to comment on "Pemprov Kaltara Gelontorkan Rp 10 M Untuk Iuran BPJS"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*