Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Ormas Harus Taat Hukum

SOSIALISASI : Sekprov Kaltara H Suriansyah memberikan arahan pada sosialisasi ormas di ruang pertemuan gedung Gadis. (Foto / Humas Pemprov Kaltara)

TANJUNG SELOR, navigasinews.com – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah membuka kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan tentang ormas di ruang pertemuan gedung Gabungan Dinas (Gadis), Selasa (9/7/2019). Dalam kegiatan tersebut Sekprov menyampaikan kepada organisasi masyarakat (ormas) agar menjunjung tinggi kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka mentaati hukum.

Eksistensi ormas, kata H Suriansyah, sudah dijamin dalam UUD 1945 sebagai salah satu perwujudan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ia menilai pertumbuhan ormas yang cukup masif seringkali menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, misalnya dalam melakukan sejumlah kegiatan yang beraneka ragam.

“Pertumbuhan ormas di Indonesia sangat masif. Ini mendorong pemerintah untuk mengawal pembentukan dan kegiatan suatu ormas,” ujar dia.

Berdasarkan data Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri, per 3 Juli 2019, saat ini terdapat 417.502 ormas di Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Kaltara terdapat 336 ormas, sesuai dengan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara.

Pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah juga bertujuan agar ormas dapat mengambil peran positif dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam hal ini ormas menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah.

“Ada tiga komponen penting dalam setiap ragam pembangunan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat bisa perorangan atau organisasi. Jadi kegiatan ini memberikan pemahaman akan keormasan,” kata H Suriansyah.

Ia juga menyinggung tentang bantuan hibah, dimana ormas yang mendapat bantuan hibah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan. Setiap dana hibah yang diberikan mempunyai naskah perjanjian hibah daerah.

“Ada yang boleh dapat setiap tahun, ada yang tidak boleh berturut-turut. Dana itu bukan milik pemerintah tetapi milik masyarakat. Gunakan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan juga sebaik-baiknya,” tutupnya.(humas)

Be the first to comment on "Ormas Harus Taat Hukum"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*