Desa Sebagai Penopang Kehidupan Negara

ilustrasi

Oleh : Abd Muis Amiruddin

Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan PB HMI

Abdul Muis Amiruddin.
Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan PB HMI

Navigasinews.com – Indonesia merupakan negara dengan luas kawasan perkotaan terbesar ketiga di Asia setelah Cina dan Jepang. Menurut data World Bank (2016), dalam kurun tahun 2000 hingga 2010, luas perkotaan di Indonesia meningkat dari sekitar 8.900 kilometer persegi menjadi 10.000, atau 1,1% setiap tahun. Bahkan Bank Dunia memprediksi pada 2025, sekitar 68 persen dari penduduk Indonesia akan hidup dan tinggal di perkotaan.

Urbanisasi dianggap mampu untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dalil bahwa setiap 1 persen pertumbuhan populasi perkotaan berkorelasi dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Seperti yang terjadi pada Cina (meningkat 13 persen), India (10 persen) atau 7 persen untuk Thailand. Sementara Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan PDB 4 persen untuk setiap 1 persen dari urbanisasi (World Bank, 2016).

Kondisi di salah satu pedesaan.

Atas dasar itu, banyak wilayah yang sebelumnya adalah desa kini berganti wajah menjadi daerah perkotaan. Motivasi dasarnya sederhana, bertumpu pada ide modernisasi, yakni sebuah konsep evolusi dari negara yang dianggap irasional, terkebelakang dan minim teknologi, menjadi negara rasional, negara maju secara teknologi. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan kehidupan desa?

Laporan Asian Developmnet Bank (ADB) tahun 2014 mencatat bahwa mayoritas penduduk miskin Indonesia tinggal di desa. Umumnya mereka mengandalkan pekerjaan dengan penghasilan rendah di bidang pertanian dan sektor jasa kelas bawah. Jika tidak ada upaya nyata yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa maka hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Kita tidak bisa membayangkan jika desa berhenti memasok bahan pangan untuk kebutuhan warga kota. Ataukah desa yang berada di bagian hulu suatu bentang alam tidak mempedulikan kondisi ekosistem yang ada di sana. Warga kota akan kelaparan karena kebutuhan pangan dan gizi tidak terpenuhi. Atau, kepasrahan untuk menerima banjir dan kekeringan bagi warga kota yang umumnya terletak di hilir bentang lahan.

Desa Sebagai Penopang Kehidupan Negara

Desa harus berdaulat secara ekonomi. Desa harus menjadi ujung tombak pembangunan bangsa sebagai wujud nyata dari pembangunan desentralistik yang memosisikan daerah berhak untuk mengelola wiayahnya sebagaimana amanat kebijakan Otonomi daerah.

Pada pemeritahan Jokowi-JK, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya. Harapannya desa mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.

Setiap tahun, Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk untuk pembangunan desa. Tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar 20,7 triliun rupiah. Mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya yakni 46,98 triliun rupiah pada tahun 2016 dan 60 triliun rupiah pada tahun 2017.

Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kehidupan desa. Dengan dana tersebut, telah berhasil meningkatkan penyediaan infrastruktur serta perbaikan ekonomi masyarakat. Harus diakui bahwa hal tersebut adalah positif, tetapi tentu saja disisi lain harus diakui bahwa itu belum maksimal.

Data dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menunjukkan bahwa kebijakan dana desa dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal itu dapat dilihat dari menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017.

Gagalnya Tata Kelola

Dana desa tentunya menjadi angin segar bagi desa yang selama ini telah kesusahan bernafas. Desa membutuhkan anggaran untuk pembangunan terutama dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kebijakan yang baik perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik pula. Jika tidak, kebijakan tersebut hanya akan mengungtungkan segelintir orang saja.

Efek yang paling tampak dari tata kelola yang buruk adalah tindakan korup oleh pejabat desa. Ratusan pengaduan dugaan korupsi dana desa telah diterima oleh kemerterian desa serta komisi pemberantasan korupsi sejak kebijakan ini digulirkan. Tentu kita tidak ingin hal tersebut terus terulang.

Akan tetapi, bukan hanya dana yang harus hadir namun juga perhatian dan pengawasan lebih dari pemerintah. Negara harus hadir untuk membantu mengenali kebutuhannya, persoalannya, termasuk bagaimana mencari solusi dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Tata kelola yang buruk juga diperlihatkan pada pengalokasian dana desa yang tidak tepat sasaran. Program yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak menyentuh persoalan mendasar masyarakat. Pengelolaan anggaran dana desa tidak didukung oleh kecakapan aparat desa.

Dalam pembangunan infrastruktur misalnya, pembuatan jalan tertentu belum tentu menjadi kebutuhan mendasar desa, sehingga yang diuntungkan adalah kontraktor lokal. Atau website yang diupayakan oleh beberapa desa yang sebenarnya tidak termasuk kebutuhan petani.

Pembangunan harus memiliki maskud dan tujuan, oleh karena itu dibutuhkan tahapan assesment untuk melakukan penjejakan terhadap kebutuhan dasar baik itu melalui forum bersama atau kuisioner. Dengan demikian akan tercipta suasana demokratis dan partisiptif. Alternatif yang lain yang dapat dilakukan adalah menyediakan tim ahli yang dipekerjakan secara profesional melalui lembaga pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensinya.

Pemerintah harus hadir dalam mengawasi dan mengevaluasi anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan desa. Setidak-tidaknya ada tim ahli yang bertugas khusus untuk melakukan monitoring dan pendampingan program pemerintah desa.

Ke depannya gerakan bangsa ini harus di mulai dari Desa. Karena dari sanalah masyarakat kota dapat menanak nasi pada panci-panci miliknya. Dari desa juga kopi-kopi ditanam agar dapat berjajar rapi di cafe-cafe perkotaan. Bahkan tidak akan ada sajak tentang kopi atau café filosofian-filosofian itu jika petani kopi tidak sejahtera.

Desa harus menjadi perhatian secara serius, ia harus mandiri, berkembang dan maju. Produk yang dihasilkan harus benar-benar menjadi produk yang berkualitas. Para ahli harus dikerahkan oleh negara untuk mewujudkan hal itu. Berapa pun mahalnya harga yang harus dibayar.

Tidak sampai disitu, negara harus mampu memberikan fasilitas pada setiap desa agar dapat memperoleh akses pasar. Bukan hanya dalam negeri, tetapi sampai pada akses pasar-pasar internasional.  Mari kita kembali memikirkan masa depan desa secara serius. Perangkat negara lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyatnya jika mereka benar-benar serius. Bangkit bersama, berjuang bersama, rakyat Desa Sejahtera maka menang bersama adalah hasil yang benar-benar sempurna dalam menjalani hidup ini.

Esok 17 April adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan saya belum memutuskan memilih siapa. Alasannya sederhana, saya belum melihat dan mendengar hal yang benar-benar menjanjikan untuk desa.

Terakhir, pengalokasian dana desa memang belum optimal dan harus lebih baik di masa depan. Pendekatannya harus benar-benar dilaksanakan secara ideal dan berkelanjutan yang bukan hanya memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya tetapi juga aspek ekologi. Bukan memperhatikan kepentingan sekelompok orang apalagi hanya untuk keuntungan kepala desa.

Be the first to comment on "Desa Sebagai Penopang Kehidupan Negara"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*