Daya Dukung dan Daya Tampung Sawit Digital

ilustrasi, perkebunan sawitilustrasi, perkebunan sawit

Oleh: M. Asyief Khasan Budiman *)

Sawit menjadi komoditas industri raksasa yang sedang melejit-melejitnya pada dua dekade terakhir. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (2016) menyebutkan perkembangan industri perkebunan kelapa sawit meningkat drastis pada rentang waktu 1995 – 2015 yaitu dari 2 juta hektar menjadi 11 juta hektar. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang mengembangkan sektor industri ini, bahkan di tingkat masyarakat pun telah banyak membangun sektor bisnis ini baik melalui kelompok tani, ataupun melalui individu-individu di dalam unsur masyarakat. Setidaknya pada tahun 2015 dari total luasan 11 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, 4,5 juta hektarnya merupakan kebun kelapa sawit milik masyarakat (Ditjenbun 2016). Hal ini menunjukkan masyarakat pun memiliki peran penting dalam perkembangan industri kelapa sawit ini.

Secara proses industri, sawit terbagi menjadi dua kelompok industri yakni industri hulu dan industri hilir. Industri hulu memproduksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Sementara industri hilir memiliki produk di berbagai macam bentuknya mulai dari produk-produk bahan pangan, bahan kebutuhan sehari-hari, hingga dapat diolah menjadi sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kronik Hulu-Hilir

Perkembangan industri hulu ini semakin hari kian menarik perhatian pebisnis sektor perkebunan. Hal ini dilatar belakangi oleh kemudahan dalam mengembangkan jenis ini dan juga keuntungan yang didapatkan juga bisa dikatakan sangat besar. Sehingga investasi ke ranah perkebunan kelapa sawit tidak bisa dipungkiri lagi merupakan investasi yang sangat baik.

Hasil penelitian Herman, F Agus, dan I Las yang diterbitkan pada Jurnal Litbang Pertanian (2009) menyebutkan keuntungan bersih yang diperoleh tiap hektar perkebunan kelapa dapat mencapai 15% per hektar per tahun. Nilai ekspor sawit tahun 2017 pun mencapai Rp 314 triliun, atau 14% dari total nilai ekspor Indonesia. Hal tersebut yang membuat arus investasi di sektor perkebunan kelapa sawit sangat menggiurkan baik bagi pelaku bisnis maupun untuk pengambil kebijakan.

Kementerian Perindusterian (2018) mencatat investasi yang masuk di Indonesia pada sektor perkebunan kelapa sawit untuk periode 2011 – 2014 mencapai Rp 24 trilyun yang tersebar mulai dari investor dalam negeri hingga investor luar negeri. Arus investasi ini menjadi tren baru di dunia bisnis perkebunan. Sehingga sawit menjadi aset yang cukup penting dan strategis dalam membangun perekonomian negara.

Kementan (2018) telah merilis 10 produk penyumbang devisa negara terbesar dari sektor perkebunan. Rilis tersebut menunjukkan eksport bahan baku dari sawit menempati urutan pertama. Namun laju pertumbuhan industri hulu ini belum diiringi dengan laju pertumbuhan industri hilirnya. Tercatat pada tahun 2017 pertumbuhan industri hilir di dalam negeri yang membuat produk turunan minyak sawit baru 65% dari total eksport yang dilakukan (Dewan Minyak Sawit Indonesia 2017). Hal ini memperlihatkan kebijakan Indonesia belum begitu menekan untuk hilirisasi sawit. Oleh karena itu minyak sawit yang ada di Indonesia seolah masih disediakan untuk menyuplai industri hilir di luar negeri.

Sawit sebagai produk yang memiliki potensi besar ini jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya batasan, maka akan menjadi bumerang untuk Indonesia. Hal ini dapat diamati dengan melihat arus konflik yang terjadi di tingkat tapak perkebunan. Konflik yang terjadi di lahan-lahan sawit juga telah banyak terjadi baik konflik di tingkat elit maupun di tingkat masyarakat.

Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar merupakan konflik yang disebabkan masalah sengketa lahan. Sengketa yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan (BUMN maupun BUMS), maupun sengketa lahan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat. Oleh karena hal itu memang perlu adanya pembatasan ekspansi sawit dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pembatasan Ekspansi Sawit

Potensi sawit menjadi bencana pun bisa dikatakan cukup besar. Terutama mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mulai dari tata kelola, kelembagaan, dan dari segi manajemennya. Pada skala makro sawit juga bisa menjadi pemicu terjadinya tragedy of common atau bencana ekologi. Ekspansi sawit yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan akan menurunkan keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan di dalam negeri.

Daya dukung lingkungan secara makro di Indonesia pun perlu dipertimbangkan. Perhitungan ini tentunya memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan juga sosial masyarakat di area tapak. Pemerintah kiranya perlu menyusun sebuah aturan untuk membatasi ekspansi sawit terutama di daerah-daerah yang telah bertebaran perkebunan kelapa sawit. Aturan yang disusun tersebut pun seharusnya merupakan hasil riset yang dapat dipertanggung jawabkan validitas datanya.

Pada konsep pengelolaan sumberdaya alam secara lestari mengisyaratkan untuk keseimbangan ekosistem antara laju pertumbuhan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Oleh karena itu, sebagai bentuk kontrol pemerintah dalam menjamin keseimbangan pengelolaan sumberdaya alam tersebut perlu juga menentukan besaran ambang batas aman dari perkembangan perkebunan kelapa sawit baik secara makro di tingkat nasional maupun secara mikro di tingkat daerah.

Perhitungan yang dapat dilakukan untuk menentukan besaran daya dukung dan daya tampung sawit di suatu hamparan lahan pun bisa dilakukan dengan menggunakan nilai kualitas lingkungan dan dampak. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan petunjuk tentang instrumen pencegahan kerusakan lingkungan lingkungan hidup. Hal ini dijabarkan dalam berbagai tingkatan yang terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang (yang disusun pemerintah pusat maupun daerah), baku mutu kerusakan lingkungan dan instrumen lingkungan lainnya.

Poin yang paling utama dalam pembatasan ekspansi sawit ini ada pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sementara poin ini merupakan salah satu inti yang dimuat untuk dikaji dalam KLHS. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah yang telah diwajibkan menyusun KLHS perlu dipertanyakan keabsahan hasil kajiannya.

Dengan semakin semrawutnya tata aturan dan kebijakan terkait perkebunan (terutama sawit) di tingkat daerah maka perlu kiranya ada evaluasi KLHS di tiap daerah. Hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung daerah akan perkebunan sawit ini pun dapat dipetakan secara spasial yang dibagikan kepada publis secara up to date melalui peta berbasis website. Kiranya pemerintah semestinya mampu dalam membangun hal ini. Melihat kebutuhan publik dewasa ini yang kian gemar mengonsumsi informasi digital berbasis website.

Melihat kasus yang telah dituliskan di atas pertanyaan yang memungkinkan muncul ialah apakah tiap daerah kini sudah memiliki hasil kajian KLHS? Bila telah memiliki, bagaimana hasil kajian ilmiahnya sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang saling silang sengkarut seperti sekarang. Bila belum memiliki, maka perlu sesegera mungkin disusun kajian KLHSnya, sementara ekspansi perkebunan sawit belum terlalu meluas dan semakin menjadi kambing hitam kerusakan lingkungan.

Penentuan daya dukung dan daya tampung sawit yang dituangkan dalam KLHS ini sangat penting untuk dikaji. Pertama, kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan prediksi mengenai dampak negatif dari satu atau beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat diramalkan. Hal ini merupakan persiapan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk menghadapi prediksi-prediksi dampak negatif dengan semakin meluasnya perkebunan sawit. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah pun tentunya harus pro terhadap kepentingan masyarakat, terutama masyarakat sekitar perkebunan yang terkena dampak. Selain itu publik juga perlu mengontrol pembatasan sawit melalui data yang up to date di media-media digital agar semakin mudah dalam pemantauannya.

Kedua, dengan adanya kajian ini masayarakat melalui anggota legislatif sebagai representasi perwakilan rakyat bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Peran anggota dewan di tingkat pusat ataupun daerah pun sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dari itu anggota dewan sudah seharusnya memperjuangkan hak-hak masyarakat, minimal untuk konstituennya. Hasil riset peneliti-peneliti di suatu wilayah lanskap pun bisa dijadikan sebagai acuan-acuan dalam penyusunan KLHS. Kebijakan dan data berbasis website akan sangat membantu dalam transparansi baik anggaran maupun produk kebijakannya.

Ketiga, perlu adanya transparansi dalam perkembangan dan update kajian yang berhubungan dengan ambang batas maksimal sawit di suatu daerah. Hal ini dapat dijalankan dengan memanfaatkan teknologi informasi di era kekinian. Perkembangan penggunaan media sosial dan juga website-website berbasis informasi publik dapat pula dikembangkan. Masyarakat akan sangat mudah memantau perkembangan proyek-proyek dan kebijakan pemerintah terkait isu ekspansi sawit di tiap daerah. Arus perkembangan informasi ini dapat dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang dimotori oleh pemerintah pusat seperti pokja-pokja tertentu yang mengurus mengenai kontrol daya dukung dan daya tampung sawit di tiap daerah.

M. Asyief Khasan Budiman

M. Asyief Khasan Budiman

*) Penulis merupakan Peneliti Muda di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dan Aktivis di Forum Alumni Independen (FAN) IPB.

Be the first to comment on "Daya Dukung dan Daya Tampung Sawit Digital"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*