Keluarga Iwan Cendekia Liman  : Mafia Peradilan Di Kasus Penggelapan Mobil Ferarri

Navigasinews.com – Proses persidangan dalam pemeriksaan perkara dengan terdakwa Iwan Cendekia Liman di Pengadilan Negeri Jakarta barat yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sarat akan kejanggalan.

Proses tersebut merupakan proses persidangan yang sangat dipaksakan dan terindikasi dikendalikan oleh mafia peradilan yang memaksa proses persidangan untuk menghukum pelaku yang seharusnya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Bahwa Terdakwa Iwan Cendekia Liman yang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP atas kepemilikan sebuah mobil Ferrari 458 Speciale sebenarnya adalah korban dari pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Rizky Febrian dan pihak leasing.

Dimana Iwan Cendekia Liman adalah pembeli mobil Ferrari 458 Speciale tersebut dari pihak leasing PT. Mitsui berdasarkan penawaran resmi dari pihak PT. Mitsui karena Rizky Febrian sebagai debitur telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi down payment mobil tersebut. Oleh karena itu sebagai pihak penerima fidusia, PT. Mitsui menawarkan mobil tersebut kepada Iwan Cendekia Liman untuk menerima pengalihan kredit dan melakukan pelunasan.

Namun setelah Iwan Cendekia Liman melakukan pelunasan sebesar 10,6 milyar rupiah terhadap cicilan mobil tersebut, dan telah mendapatkan BPKB dan STNK mobil tersebut, Rizky Febrian kemudian melaporkan Iwan Cendekia Liman ke Polisi atas tuduhan penggelapan. Ini tentu saja merupakan sebuah bentuk kezaliman karena posisi Iwan sebenarnya adalah penerima pengalihan hak fidusia dari PT. Mitsui sebagai penerima fidusia.

Foto Iwan Cendekia Liman bersama koleksi mobil ferrari nya. (dok : Ist)

Laporan polisi yang dibuat oleh Rizky Febrian terhadap Iwan Cendekia Liman juga cenderung mengada-ada dan tidak berdasarkan logika hukum serta ketentuan hukum pidana. Perkara ini kemudian dipaksakan oleh pihak kepolisian untuk dilimpahkan ke kejaksaan walaupun tidak memenuhi unsur terjadinya tindak pidana.

Begitupun di tingkat kejaksaan, dimana JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mendakwa Iwan Cendekia Liman dengan surat dakwaan yang cacat dan tidak memenuhi syarat formil sebuah surat dakwaan.

Surat Dakwaan No : PDM-323/Jkt.Brt/07/2017 dibacakan pada tanggal 20 Juli 2017, Sedangkan pelimpahan berkas perkara dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat baru dilakukan pada tanggal 25 Juli 2017 melalui surat No. TAR-12830/)0.1.12/EP.1/07/2017. Artinya Dakwaan dibacakan sebelum pelimpahan berkas perkara dilakukan.

Hal ini tentu saja pelanggaran terhadap administrasi peradilan pidana dimana seharusnya surat dakwaan dibacakan tertanggal sesuai dengan tanggal pembacaannya yaitu pada tanggal dimulainya sidang pertama.

Bahwa demikian pula terbukti Surat Dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah Surat Dakwaan yang cacat substansi karena tidak menguraikan unsur-unsur pasal 372 KUHP sebagai pasal yang didakwakan (instrument delicti) kepada Iwan Cendekia Liman. Sehingga surat Dakwaan tersebut senyatanya merupakan surat dakwaan yang mengandung cacat substansi dan kabur (obscuur) serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b jo. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Berdasarkan ketentuan pembuatan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, seorang Jaksa sangat ditekankan untuk cermat dalam membuat surat dakwaan. Asas Kecermatan ini merupakan sebuah syarat utama penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, Surat Dakwaan JPU tersebut yang tidak cermat dalam penulisan tanggal serta penguraian tindak pidana serta unsur-unsur pasal yang didakwakan (instrument delicti) sudah seharusnya dinyatakan sebagai Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat dan konsekuensinya batal demi hukum.

Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam kaidah yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 808/K/Pid/1984 yang menyatakan : Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa demikian pula dengan proses persidangan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Proses persidangan yang seharusnya menjadi institusi yang berdiri di atas penegakan hukum dan keadilan serta tidak memihak dan menghormati hak hukum setiap terdakwa berdasarkan asas presumption of innocent ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Proses persidangan perkara tersebut yang memeriksa tuduhan terhadap Iwan Cendekia Liman terbukti merupakan proses yang cacat serta manipulatif dan tidak mencerminkan keadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta barat terbukti tidak memberikan terdakwa kesempatan untuk melakukan pembelaan (pleidooi) seperti lazimnya proses dalam peradilan pidana yaitu pada persidangan setelah pembacaan tuntutan JPU. Yang terjadi terbukti terdakwa malah dipaksa untuk menyusun pembelaan di hari yang sama dengan hari persidangan pembacaan tuntutan yaitu tanggal 16 Oktober 2017.

Bahkan di hari yang sama dengan pembacaan requisitoir dan pleidooi, yaitu tanggal 16 Oktober 2017, Majelis Hakim membacakan putusannya. Artinya, terbukti bahwa persidangan tersebut bukan merupakan persidangan yang adil karena pembacaan tuntutan, pembelaan serta putusan semua dilakukan dalam satu hari yaitu pada tanggal 16 Oktober 2017.

Proses persidangan tersebut senyatanya merupakan proses persidangan yang tidak adil dan telah melanggar hak Iwan Cendekia Liman sebagai warga Negara untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keseluruhan proses tersebut juga mengindikasikan bahwa praktek mafia peradilan masih terjadi di lembaga peradilan di Indonesia. Hal yang tentu saja tidak sesuai dengan cita-cita reformasi serta cita penegakan hukum saat ini.

Pihak keluarga terdakwa saat ini masih berupaya untuk menempuh jalur hukum memperjuangkan hak terdakwa yang senyatanya adalah korban konspirasi dan mafia peradilan.

Be the first to comment on "Keluarga Iwan Cendekia Liman  : Mafia Peradilan Di Kasus Penggelapan Mobil Ferarri"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*