Ngotot Impor Beras, Ada Apa Dengan Kemendag?

Oleh : KAMHAR LAKUMANI

Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI)

Navigasinews.com – Berdasarkan pantauan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), gejolak harga beras mulai dirasakan sejak November 2017 yang terus merangkak naik hingga kini. Berbarengan dengan itu, meski sayup, wacana impor perlahan mulai terdengar. Puncaknya awal Januari 2018 Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita langsung mengeluarkan pernyataan dan membuat keputusan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Mendag beralasan impor dilakukan demi mengamankan pasokan beras di pasar.

Pada masa inilah polemik perberasan kembali mengemuka dan menjadi headline, bahkan tak mampu tergeser oleh beberapa peristiwa yang biasanya akan sangat efektif menyita perhatian publik seperti perkara mahar politik dan reshufle kabinet.

Foto Bareng Pengurus BPP PISPI  Di Suatu Acara.

Segera kebijakan ini menuai respon beragam dari banyak pihak. Ada yang mempertanyakan data produksi dan presentasi pencapaian Kementerian Pertanian, ada juga yang mempertanyakan kebijakan Kementerian Perdagangan yang dipandang tidak pro petani apalagi menjelang musim panen raya.

Namun ada pula pihak yang mempertanyakan keduanya, apalagi ditahun politik 2018 ini. Bagi yang sangsi terhadap data produksi dan pencapaian Kementan, kenaikan harga yang terus berlangsung  dipandang sebagai respon “kejujuran pasar,” indikator adanya persoalan di sisi persediaan (supply side) mengingat tak ada dinamika yang signifikan di sisi permintaan (demand side), karenanya klaim keberhasilan Kementan dipandang hanyalah sebagai akrobat angka-angka di atas kertas.

Sementara pandangan yang mengkritisi kebijakan Kemendag atau menolak impor beras memiliki pandangan yang seiring sejalan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa sepanjang tahun 2017 Indonesia telah memproduksi gabah sebanyak 80 juta ton. Dengan angka rendemen 63 persen maka didapat beras sekitar 50 juta ton atau surplus sekitar 10-20 juta ton. Belum lagi pada bulan Januari 2018 produksi beras bertambah sebanyak 2,8 juta ton, kemudian Februari yang merupakan masa awal panen raya sebesar 5,4 juta ton.

Puncak panen raya beras akan terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 7,4 juta ton dan akan berlanjut hingga April sebesar 5,5 juta ton. Apabila di akumulasikan kebutuhan beras rumah tangga 2-2,5 juta ton perbulan ditambah kebutuhan industri, bisa dikatakan bahwa kita selalu mengalami surplus beras. Pandangan ini diperkuat antara lain adanya bukti empiris tak ada gejolak harga dan ketersediaan pangan yang signifikan saat lebaran Idhul Fitri dan Idhul Adha lalu.

Semakin diperkuat lagi adanya dukungan dari beberapa pemerintah daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang mengalami surplus beras 2,6 juta ton. Sulsel salah satu lumbung beras nasional yang mensuplai 22 provinsi khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Sampai hari ini tak satu pun terdengar pernyataan Kepala Daerah yang mendukung impor.  

Pandangan selanjutnya menyoroti dari sisi supply, selain mempertanyakan kevalidan data produksi, juga menengarai adanya permainan mafia beras yang mengendalikan pasokan untuk mengontrol harga guna mengambil keuntungan berlebih, yang bisa pula diduga sebagai prakondisi impor. Pandangan ini menyoroti secara tajam kebijakan impor beras Menteri Perdagangan.

Bukan mengharamkan impor, namun mencurigai impor apalagi ini dilaksanakan di tahun politik. Politik biaya tinggi yang masih terjadi, menjadi pendorong kuat pembukaan keran dan pemberian kuota impor untuk mendapatkan biaya politik secara cepat dan aman karena tak bersumber dari alokasi APBN yang pengawasannya ketat. Seperti yang disampaikan Rizal Ramli, jika per ton beras impor terdapat komisi 20-30 USD, ada komisi 10-15 juta USD dari 500 ribu ton beras yang akan diimpor.

Kecurigaan ini cukup berdasar dan beralasan apalagi dapat dibaca, bagi Mendag “Pokoke Impor.” Semula impor yang ditetapkan untuk beras khusus yaitu beras thai hom mall, glutunious rice (ketan), dan beras mati asal Pakistan dan India. Impor beras jenis ini sah saja karena tak diproduksi dalam negeri, namun volume impor sebanyak 500 ribu ton tentunya berlebihan mengingat konsumsi beras jenis ini hanya puluhan ribu ton saja.

Kejanggalan selanjutnya Mendag menunjuk PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang menjadi pelaksana impor, kita ketahui bersama PT. PPI adalah penggabungan tiga BUMN “Niaga” yang dulunya berada di bawah Departemen Perdagangan, padahal sangat jelas pada Peraturan Pemerintah No.13/2016 tentang Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Presiden No. 48/2016 tentang  Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, memberikan kewenangan impor beras kepada Bulog. Sungguh sangat arogan ketika Mendag menyampaikan kebijakan impor beras adalah diskresi Mendag apalagi Permendag No. 1/2018 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Perpres dan Peraturan Pemerintah. Ini telah disoroti pula Ombudsman Republik Indonesia yang disebut “maladministrasi” apalagi aturan itu dibuat terlalu cepat tanpa sosialisasi. Meskipun setelah mendapatkan tekanan terus menerus, kewenangan telah dikembalikan ke Bulog sebagai pelaksana impor.

Kejanggalan lainnya adalah argumentasi impor untuk mengatasi kelangkaan beras dan menurunkan kembali harga dipasaran yang terus menerus mengalami trend kenaikan. Kelangkaan beras jenis medium namun yang hendak diimpor beras khusus. Pilihan cara yang jauh panggang dari api. Lagi-lagi setelah mendapatkan sorotan, jenis beras yang hendak diimpor berubah dari beras khusus menjadi beras medium.  

Tolak Impor Beras

Polemik Permendag tentang impor beras yang selanjutnya mengembalikan kewenangan impor beras dari PT. PPI kepada Bulog dan merubah jenis beras khusus menjadi beras medium sejatinya hanya sebagai pengalihan isu dan akal-akalan yang mengaburkan substansi persoalan dan kepentingan terselubung dibaliknya yaitu “komisi impor beras” jutaan dollar.

PISPI berpandangan bahwa persediaan beras memadai, terlebih Bulog masih memiliki persedian beras di gudang sebesar 800-900 ribu ton untuk menstabilkan harga beras sampai pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi. Karena itu SECARA TEGAS PISPI MENOLAK IMPOR BERAS, yang akan berdampak pada penurunan harga gabah dan beras petani disaat musim panen pada bulan Februari-April 2018.

Investigasi Data dan Mafia Pangan

Kisruh impor beras saat ini potret dis sinergisitas dan mis koordinasi diinternal pemerintah. Satu sisi Menteri Pertanian mengklaim bahwa Indonesia pada tahun 2017 surplus beras sehingga tidak perlu Impor. Di sisi lain Menteri Perdagangan menyatakan bahwa stok beras menipis yang menyebabkan harga naik sehingga harus impor. Bahkan terkesan sangat ngotot untuk impor.

Melihat kondisi tersebut PISPI mendorong agar Presiden Jokowi harus menegur dan mengevaluasi Menteri terkait yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. PISPI Mendesak PRESIDEN Untuk Memberikan Atensi Penuh Dilaksanakannya Investigasi dan Pembenahan Data Pangan Serta Meminta SATGAS PANGAN, KPPU dan KPK Membongkar Adanya Dugaan Mafia Pangan dan Pemburu Komisi Dalam Keputusan IMPOR BERAS.

Be the first to comment on "Ngotot Impor Beras, Ada Apa Dengan Kemendag?"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*