Jokowi Tak Mungkin Menjadi Ketua Umum Partai Golkar

Foto Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

Navigasinews.com – Salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadaya Indonesia (SOKSI), Fatahillah Ramli angkat bicara soal wacana Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

“Setiap calon Ketua Umum Partai Golkar haruslah kader yang sudah menjadi pengurus partai minimal lima tahun. Selain syarat itu, maka PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) adalah syarat utama yang harus dipenuhi,” ujar Fatahillah saat dihubungi redaksi, Selasa (28/11).

Diakuinya, Golkar yang telah resmi mengusung Jokowi pada Pilpres 2019, kini sudah menjadi sebuah gerakan massif yang dilakukan oleh semua kader. Hal ini sangat terasa pada setiap kegiatan partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Ketua Depinas SOKSI ini, sesuai anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai, Jokowi belum bisa menjadi ketum Golkar menggantikan Setya Novanto yang kini ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

“Menurut hemat saya, beliau (Jokowi) sebagai kepala negara adalah pengayom politik nasional. Sehingga lebih baik jika memberi kepercayaan kepada kader Partai Golkar yang diterima oleh pemilik suara saat Munaslub nanti.

Fatahillah juga mengakui, kondisi sengkarut internal sebagai akibat kasus KTP-el menjadikan Golkar tersandera. Dimana hampir seluruh pengurus di tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten terutama pengurus provinsi pun sepakat untuk digelarnya Munaslub dengan agenda tunggal, pergantian ketum. Namun bukan berarti Jokowi harus menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo hadir dalam acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partak Golkar di Istora Senayan, Jakarta Beberapa Waktu Lalu.

Dengan demikian, maka langkah-langkah politik menjelang Pilkada, Pileg dan Pilpres berlangsung mulus dan fungsi presiden sebagai kepala negara tetap dijunjung tinggi,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Fatah ini meminta Jokowi untuk tetap memegang teguh prinsip tentang rangkap jabatan di parpol. Hal itu demi terciptanya stabilitas politik yang diharapkan berimbas pada percepatan pembangunan.

“Sikap boleh berubah. Prinsip yang harus teguh. Saya mahfum bahwa Presiden Jokowi sangat concern dengan stabilitas politik sehingga percepatan pembangunan terlaksana sesuai target,” pungkas Fatahillah.

Be the first to comment on "Jokowi Tak Mungkin Menjadi Ketua Umum Partai Golkar"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*