Kader Muda Demokrat : Pertemuan SBY dan Jokowi Bukti Keseriusan Partai Demokrat Mengawal Revisi UU Ormas

Navigasinews.com – Selepas pertemuan SBY Presiden ke-6 RI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 27 oktober 2017, banyak pihak bertanya-tanya apa yang menjadi agenda dan pembicaran kedua tokoh bangsa ini?

Apalagi berkembang spekulasi pertemuan tersebut bersifat dadakan. Karenanya perlu disampaikan untuk menghindarkan kesimpang-siuran informasi. Bahwa pertemuan ini sudah dipersiapkan sejak lama, tidak mendadak seperti diberitakan sejumlah media. Bahkan sedianya dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2017 lalu.

Intensitas pertemuan antara pimpinan negara dengan para mantan kepala negara adalah hal baik yang positif dampaknya bagi bangsa. Tak hanya dengan SBY namun juga dengan mantan presiden dan wakil presiden terdahulu sebagaimana dulu pernah berkembang wacana “president forum”.

Kamhar Lakumani (Wakil Ketua Umum Kader Muda Demokrat)

Pada pertemuan yang berlangsung akrab ini Presiden Jokowi memberikan undangan pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Pertemuan kedua tokoh bangsa ini tentunya juga membahas perkembangan situasi sosial politik Indonesia saat ini, dalam kesempatan ini SBY menyampaikan dan mengingatkan sikap politik Partai Demokrat yang menginginkan revisi atas UU Ormas yang baru disahkan untuk memastikan pemerintah tidak mengubah paradigma dan aturan yg sudah baik dan tepat pada UU Ormas terdahulu sebelum keluarnya Perppu.

Partai Demokrat ingin mengembalikan adanya proses hukum pengadilan yang dilakukan sebelum pemerintah membubarkan Ormas. Partai Demokrat juga menginginkan agar proses tindakan terhadap Ormas yang diduga bertentanga dengan Pancasila tetap memedomani “due process of law”. Serta pengaturan pemidanaan terhadap anggota Ormas yang dibubarkan tidak boleh digeneralisasi karena berpotensi terjadi kriminalisasi.

Pemidanaan terhadap anggota harus berpedoman kepada KUHP dan KUHAP. Inti dari kesemuanya itu, Partai Demokrat ingin mengingatkan pemerintah agar tidak tergelincir dari negara hukum (rechstaat) menjadi negara kekuasaan (machstaat)

Pada kesempatan ini Presiden Jokowi berjanji akan merevisi UU Ormas dan untuk itu, Partai Demokrat hari Senin 30 Oktober nanti akan membuat usulan resmi atas point-point yang dimintakan untuk direvisi kepada Pemerintah.

SBY atas nama Partai Demokrat sangat menginginkan UU Ormas bisa pas, tepat dan proporsional mengingat hal ini sangat sensitif serta menyangkut kepentingan bangsa ke depan.

Tentu saja atas janji Presiden Jokowi untuk merevisi UU Ormas ini SBY atas nama Partai Demokrat memberikan apresiasi dan rasa terima kasih.

Tentunya pertemuan ini menepis anggapan bahwa Partai Demokrat “abu-abu” atau hanya “main aman”. Sungguh tuduhan yang sangat tidak berdasar dan jauh dari kenyataan. Justru sebaliknya, semakin menegaskan jalan dan pilihan politik yang ditempuh Partai Demokrat adalah pilihan politik yang kesatria, edukatif dan solutif yang menempatkan kepentingan rakyat dan negara sebagai yang diutamakan, bukan untuk pencitraan.

Terhadap Perppu hanya ada dua pilihan, ditolak atau diterima. Opsi revisi hanya terbuka ketika telah diundangkan, dan ini hanya mungkin jika Perppu diterima. Partai Demokrat sudah mengkalkulasi jika menolak Perppu sudah pasti kalah, yang berarti menutup jalan perbaikan sementara Partai Demokrat memandang UU Ormas memiliki peran penting dan vital terkait cara negara memandang dan menempatkan Ormas sebagai kelompok strategis dan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam pembangunan demokrasi.

Kamhar Lakumani
Wakil Ketua Umum Kader Muda Demokrat (KMD)

Be the first to comment on "Kader Muda Demokrat : Pertemuan SBY dan Jokowi Bukti Keseriusan Partai Demokrat Mengawal Revisi UU Ormas"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*