Peneliti Kajian Lingkungan : Ada Yang Teralienasi Dari Reklamasi Pantai Utara

Navigasinews.com – Dilantiknya Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, memicu polemik baru terkait pencabutan moratorium reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Pasalnya, pidato perdana Anies di Balaikota, malam setelah pelantikan, secara eksplisit menegaskan sikap dan keberpihakan Pemprov DKI terhadap pengelolaan tanah, air, teluk dan pulau-pulau di DKI.

Hal ini mengundang respon dari Ilham Akbar Mustafa, peneliti kajian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Suropati Syndicate. Ditemui di pelataran Taman Suropati, Rabu 17/10/2017, pria bersahaja yang biasa disapa Ilham ingin menyampaikan pandangannya.

“Selama ini perdebatan terkait reklamasi masih berkutat di wilayah yang normatif prosedural, yang kesannya mengabaikan aspek substansial bahwa pembangunan tersebut diperuntukkan kepada siapa.

Menurut saya hal ini menjadi penting mengingat urgensi pembangunan seyogyanya dilandasi oleh semangat keadilan untuk menciptakan pemerataan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi warga DKI” ujar Ilham yang juga adalah mahasiswa Pascasarjana Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.

Ilham menuturkan, privatisasi pembangunan justru akan menghilangkan hak-hak publik untuk mengakses manfaat dari pembangunan tersebut. Terlebih ketika pembangunan tersebut mengubah fungsi Common Property menjadi Private Property.

“Pesisir pantai dan laut itu kan Common Property, ia milik bersama yang bisa diakses oleh siapa saja. Problemnya adalah ketika ia direklamasi dan diubah fungsi peruntukannya menjadi areal privat yang dikomersialisasi, di situ ada hak-hak publik yang menjadi terbatas bahkan hilang sebab publik mesti mengeluarkan Cost tertentu untuk mengaksesnya” ujar Ilham.

Jika ditelisik lebih jauh, menurut IAM ekses pembangunan reklamasi ini berdampak lanjut pada perubahan struktur sosial masyarakat yang dahulunya menjadikan areal pantai sebagai sumber penghidupan.

Ilham Akbar Mustafa, (Peneliti Suropati Syndicate, Kajian Lingkungan & Pembangunan Berkelanjutan)

“Reklamasi mesti memperhatikan aspek Sustainabity Development dengan melihat indicator Economic Profitable, Sustainability Ecologic, dan Social Accessibilty yang setara dan proporsional. Di sini problemnya kalau pengelolaannya diprivatisasi yang hitungannya murni Profit Oriented. Padahal proyek reklamasi juga turut mengubah struktur sosial dan bentang ekologi di teluk Jakarta, kami khawatir mayoritas warga justru teralienasi dari pembangunan ini” terang pria yang juga Aktivis nasional dan menjabat sebagai Wasekjen PB HMI ini.

Karena itu Ilham menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI dengan kewenangan besar yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak perlu melanjutkan proyek reklamasi tersebut apabila tidak ada kepastian yang tegas terkait peruntukannya bagi warga DKI.

“Menurut kami, jika sepanjang pertanyaan krusial terkait peruntukan reklamasi itu untuk siapa tidak bisa dijawab, maka proyek reklamasi ini tidak perlu dilanjutkan. Kita perlu kembali kepada alasan kehadiran Negara beserta segala Infrastruktur pemerintahannya, yakni keadilan dan pemerataan akses dan manfaat bagi seluas-luasnya rakyat” Pungkas Ilham dalam rilisnya kepada Navigasinews.com

Be the first to comment on "Peneliti Kajian Lingkungan : Ada Yang Teralienasi Dari Reklamasi Pantai Utara"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*