Badko HMI Jawa Barat : Dishub Provinsi Tak Tahu Aturan

ilustrasi

Navigasinews.com – Badan Koordinasi HMI Jawa Barat menilai peran dishub provinsi jawa barat dalam tata kelola transportasi darat tidak optimal dan terkesan acuh.

Menurut Parhimpunan Parapat (Departemen BADKO HMI JAWA BARAT) mengatakan permasalahannya adalah soal pengelolaan AKDP (angkutan ota dalam provinsi) di provinsi jawa barat seperti kelayakan kendaraan, karena di beberapa trayek AKDP sangat memprihatinkan.

Kita bisa lihat salah satunya di trayek sukabumi-bandung atau bandung-tasikmalaya ada PO bus yang masih menggunakan kendaraan yang sudah tidak layak dari mesin sampai emisi gas buang yang tinggi tetapi masih di beri izin oleh pihak dishub sehingga adanya indikasi permainan oknum dishub dengan pihak pengusaha PO bus.

Parhimpunan Parapat, Fungsionaris HMI Badko Jawa Barat.

Persoalan lain adalah adanya PO bus yang menjadikan Pool Bus seperti Terminal dan Terminalnya sendiri terbengkalai seperti di tasikmalaya. Kalau seperti ini, retribusi kendaraan tidak optimal karena tidak di dalam pool, kalau ini di optimalkan di terminal maka PAD akan meningkat.

Dia berharap Gubernur mengevaluasi kinerja dishub provinsi terkait persoalan AKDP. Karena dengan anggaran Dishub yang cukup besar dari tahun sebelumnya 150 miliar lebih. Harusnya peran dan fungsi dishub bisa optimal. “Ujarnya kepasa Navigasinews.

Be the first to comment on "Badko HMI Jawa Barat : Dishub Provinsi Tak Tahu Aturan"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*