bnpt 1 photo bnpt 2_zpsit6thrqt.png

Uji Publik Atas Tiga Peraturan KPU (PKPU)

Navigasinews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik atas tiga Peraturan KPU (PKPU) di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta, pada Selasa (15/8).

“Uji publik ini dalam rangka mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan, ahli tata negara dan masyarakat sipil agar PKPU lebih lengkap dan komprehensif.

Dalam uji publik kali ini, kata Ilham, KPU mengundang 73 partai politik yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, pakar Pemilu, Ahli Tata Negara, kementerian terkait, LSM dan pegiat pemilu serta Perguruan Tinggi dan pers.

“Hari ini, kita uji publik tiga PKPU. Satu terkait Pilkada serentak 2018 dan dua terkait PKPU Pemilu 2019,” ungkap dia.

PKPU terkait Pilkada adalah Rancangan Perubahan PKPU tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada. Isu strategis yang dirumuskan dalam rancangan PKPU ini adalah sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal.

Sedangkan dua PKPU terkait Pemilu Serentak 2019 adalah Rancangan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Rancangan PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagaimana diketahui, UU Pemilu mencakup pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan presiden dan wakil presiden. UU Pemilu ini sudah disahkan oleh DPR pada 21 Juli 2017 lalu.

“Urgensi disusunnya PKPU ini dengan mempertimbangkan ketentuan dalam UU Pemilu yang menyatakan bahwa tahapan pemilu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Dengan pemungutan suara yang jatuh pada bulan Agustus, maka KPU memiliki waktu yang sempit dalam menetapkan PKPU sebagai tindak lanjut UU Pemilu,” ujar nya.

Semoga Uji publik ini mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan agar PKPU menjadi lebih komprehensif hingga terjalinnya kerjasama dalam menghadapi perhelatan demokrasi dalam waktu dekat ini.

Sampai saat ini UU Pemilu masih dalam proses mendapat persetujuan Presiden, sampai paling lama 30 hari setelah ditetapkan, yang jatuh pada 21 Agustus 2017. Kita tunggu saja hasil dari pemerintah.

Eh, Sudah Baca Ini Belum?

Mendagri Tjahjo Kumolo : Paslon Dan Tim Sukses Penyebar Kebencian Di Pemilu Bisa... Navigasinews.com ‐ Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pentingnya mengusut pihak di balik ...
8 Desain Kotak Suara Transparan Di Pemilu 2019 Navigasinews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan terobosan baru dengan membuat delapan...
KPU Tetapkan Anies-Sandi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Navigasinews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar rapat pleno penetapan Gubernur ...
KPU Usulkan Pilkada Serentak 2018 Digelar 27 Juni Navigasinews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pemungutan suara pemilihan kepala daerah ...
Tahun 2017, KPU Menghadapi Serangkaian Agenda Penting Navigasinews - Mengawali Tahun 2017 jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mempersiapkan ...