bnpt 1 photo bnpt 2_zpsit6thrqt.png

Anggota DPR Terlibat Korupsi e-KTP Akan Di Hadirkan Pada Sidang Andi Narogong

Navigasinews.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sejumlah nama anggota DPR yang pernah disebut dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri itu.

Seperti diketahui,‎ terdapat sekira 20 nama anggota DPR yang pernah disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto terlibat serta turut menikmati uang panas proyek e-KTP.

‎Mereka akan dihadirkan dalam persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Ilustrasi e-KTP

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi tidak dicantumkannya nama-nama‎ anggota DPR yang pernah disebut terlibat serta turut menikmati uang haram proyek e-KTP dalam dakwaan Andi Narogong.

Menurut Febri, tidak dicantumkannya sejumlah nama anggota DPR pada surat dakwaan tersebut lantaran Jaksa lebih memfokuskan ‎ke pembuktian serta konstruksi korupsi yang dilakukan oleh pengusaha Andi Narogong.

Sederetan nama tersebut yakni, Olly Dondokambey, Melchias Mekeng, Chaeruman Harahap, Tamsil Linrung, Yasonna H. Laoly, Mirwan Amir, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar, Arief Wibowo, Taufiq Effendi, Teguh Juwarno, Miryam S Haryani, Jafar Hafsah, Markus Nari, Anas Urbaningrum, Khatibul Umam Wiranu, Ade Komaruddin, Jazuli Juwaini, Djamal Aziz, Abdul Malik Haramain, dan Nu’man Abdul Hakim.

Jaksa KPK akan tetap menghadirkan mereka sebagai saksi‎ ke persidangan untuk terdakwa Andi Narogong.

Diketahui sebelumnya, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP), tahun 2011-2012, secara bersama-sama.

Andi diduga mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender proyek e-KTP dengan memberikan sejumlah uang ke beberapa pihak. Atas perbuatan Andi Narogong tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun.

Atas perbuatannya, Andi Narogong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)‎ ke-1 KUHP.

Eh, Sudah Baca Ini Belum?

OTT KPK Berlanjut Di Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Banjarmasin & Dirut PDAM Navigasinews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali...
Himbauan KPK Dalam Mengelola Dana Desa Navigasinews.com - Pemerintah telah menggelontorkan dana desa Rp 60 triliun pada tahun ini. Diperkir...
Advokat Muda Kritisi Sambutan Luhut: Pemerintah Jangan Lindungi Koruptor E-KTP Navigasinews.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan tentang...
Banyak Penduduk Tak Punya E-KTP, Jokowi Minta Maaf Navigasinews.com - Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada rakyat Indonesia yang kesulitan mendapat...