bnpt 1 photo bnpt 2_zpsit6thrqt.png

Pengamat Exposit Strategic Arif Susanto : Tiga Persoalan Dana Desa

Ilustrasi Desa

Navigasinews.com – Pengamat politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengemukakan peningkatan alokasi anggaran hingga mencapai lebih Rp60 triliun atau sekitar hampir Rp1 miliar per desa saat ini sesungguhnya merupakan hal positif.

Peningkatan itu menunjukkan konsistensi pemerintah bukan semata menggenjot pertumbuhan, tetapi untuk distribusi ekonomi lebih berkeadilan ke desa. Kebijakan serupa juga dapat mendorong peningkatan partisipasi sosial, terutama pada tataran akar rumput.

Ia menanggapi ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dana desa di Jawa Timur, pekan lalu. Kejadian tersebut memperlihatkan buruknya pengelolaan dana desa.

Arif yang juga peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) menjelaskan masalah pertama adalah Kementerian Desa (Kemdes) telah memperoleh banyak kritik tentang sebagian alokasi dana yang salah sasaran. Kedua, distribusi dana yang besar belum diikuti penyiapan sumber daya yang mumpuni untuk mengelolanya agar memberi manfaat optimal. Ketiga, tata kelola, pengawasan, dan tanggung jawab yang lemah telah membuka peluang terjadinya korupsi.

“Namun, dengan ketiga persoalan besar dengan dana desa di atas. Maka ini yang harus dilakukan ke depannya jika ingin dana desa benar-benar efektif kepada masyarakat,” kata Arif di Jakarta, Selasa (8/8).

“Jika pemerintah memang berkomitmen untuk menjadikan desa sebagai masa depan perekonomian Indonesia, model pengelolaan dana desa yang demikian tidak bisa dibiarkan.

Dia mengaku heran pergantian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun lalu belum diikuti perubahan mendasar kinerja kementerian tersebut.

“Saat ini tidak ada perubahaan signifikan di Kemdes. Sangat disayangkan dengan besarnya alokasi dana yang dikeluarkan.

Padahal publik sesungguhnya menuntut suatu komitmen kerja agar janji pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan desa tidak menjadi semata alat kampanye politik.

Namun Kementerian Desa harus segera mengevaluasi secara menyeluruh mulai dari penyiapan pendampingan, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, hingga pengawasan pengelolaan dana agar terciptanya stabilitas kerja-kerja mulai dari pusat hingga ke pelosok desa di seluruh negeri ini.

Eh, Sudah Baca Ini Belum?

Himbauan KPK Dalam Mengelola Dana Desa Navigasinews.com - Pemerintah telah menggelontorkan dana desa Rp 60 triliun pada tahun ini. Diperkir...
Kemendes Laporkan Pencapaian Serapan Dana Desa Tahun 2016 NavigasiNews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meng...
Penyaluran Dana Daerah 86% Hingga Bulan November NAVIGASINEWS - Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keua...
Presiden Jokowi: Pemanfaatan Dana Desa Harus Sesuai Kebutuhan Rakyat Navigasinews - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya ke Desa Tani Bhakti, Kecamatan Samb...