Perppu Ormas Menurut Kapolri : Presiden Jokowi Itu Seorang Pemberani

Kapolri, Jenderal Polisi Drs. HM. Tito Karnavian MA Ph.D

Navigasinews.com – Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-Demokrat Benny K Harman soal alasan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2/2017 tentang ormas. Menurut Tito, pihaknya tidak mungkin menindak ormas jika hanya memakai UU Nomor 27/1999 tentang kejahatan terhadap keamanan negara.

Sebab, dalam pasal 107b UU Nomor 27/1999, polisi dapat menindak ormas anti-Pancasila jika terbukti ada kerusuhan yang ditimbulkan ormas.

“Mereka harus menimbulkan kerusuhan yang melibatkan korban, jiwa, atau benda bisa diproses dengan pasal 107b. Persoalannya, mereka cukup smart tidak menimbulkan kerusuhan. Di Surabaya dicoba, saat itu ribut dengan kelompok Banser, demikian juga pembubaran di Kalosi Makassar,” tutur Tito.

Sebelumnya, Benny bertanya alasan polisi saat ini tidak berani menindak tegas ormas anti-Pancasila.

“UU sudah ada, kok bikin lagi Perppu? Saya nggak tahu siapa yang beri masukan ke presiden. Poin saya adalah Pak Kapolri, mengapa Bapak tidak berani menindak ini? Malah ada yang sudah ke mana-mana yang ingin mengganti Pancasila, tapi nggak dihukum juga,” ujar Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Tito menjawab pertanyaan Benny mengapa pemerintah baru sekarang mengambil langkah untuk berani membubarkan ormas anti-Pancasila. Salah satunya karena kepemimpinan presiden Joko Widodo yang berani mengambil resiko.

“Pertanyaannya, Pak Jokowi berani mengambil keputusan Perppu ini karena menyadari bahwa yang kontra dan pro, yang ekploitasi unsur agama pasti akan ada. Tapi, berani ambil resiko. Saya pikir berani ambil resiko jauh lebih menunjukkan strong leadership,” imbuh Tito.

Soal HTI, pihaknya belum bisa mengambil langkah tegas karena HTI belum menimbulkan kerusuhan seperti yang tertuang dalam pasal 107b UU Nomor 27/1999. Namun, HTI sudah dinilai bertentangan dengan Pancasila, terutama soal video yang beredar pada tahun 2013.

“Kalau atasnya kuat, seperti dikerjakan Pak Jokowi, ya kami kencang juga. Oleh karena itu, sudah ada Perppu ini, polri akan menegakkan apa pun juga resikonya,” ucap Tito.

Tito juga membandingkan alasan mengapa saat tahun 2013 tidak ada pihak yang menindak tegas HTI dan ormas radikal lainnya karena faktor ketegasan sang pemimpin. Oleh sebab itu, dari Perppu Nomor 2/2017 yang sudah diterbitkan, Tito menegaskan polisi siap mengambil sikap tegas jika ada ormas yang anti-Pancasila.

“Tahun 2013, dengan segala hormat saya menangkap, pribadi saya mungkin saya salah, ada keragu-raguan untuk terjadinya back fire atau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita too late untuk mengambil resiko, mereka makin besar, dan NKRI akan terancam ketika kita tak berani ambil keputusan,” tutupnya.

Be the first to comment on "Perppu Ormas Menurut Kapolri : Presiden Jokowi Itu Seorang Pemberani"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*