bnpt 1 photo bnpt 2_zpsit6thrqt.png

HMI Badko Sumbar; Tindakan Mulyadi P Tamsir Menimbulkan Keresahan Kader Se Indonesia

Herman Fauzi, ketua bidang PPR Badko HMI Sumatera barat

Navigasinews.com – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Barat (Sumbar) menyayangkan sikap dan pernyataan Ketum PB HMI, Mulyadi P Tamsir terkait status tersangka Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang dikatakan sebagai upaya kriminalisasi.

“sebagai bentuk kecintaan kepada himpunan, HMI BADKO Sumatera barat menyayangkan atas pernyataan sikap ketua umum Mulyadi P Tamsir terhadap kasus HT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.” Ungkap Ketua Bidang PPR Badko HMI Sumbar, Herman Fauzi (27/6/2017)

Herman menerangkan, HMI didirikan bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk kepentingan ummat dan bangsa.
Pernyataan dan sikap ketua umum Mulyadi P Tamsir adalah keputusan yang kurang tepat sehingga dapat menimbulkan kan keresahan terhadap himpunan.

“Mulyadi P Tamsir sebagai ketua umum adalah wajahnya himpunan yang mesti menjaga diri dari kepentingan politik praktis, karena negara ini lagi dalam penyakit merasa dikriminalisasi diatas proses hukum yang sedang dijalani.” paparnya.

“Tanpa kita pandangan siapa yang kakanda ketua umum dukung, secara hukum, proses hukum HT masih berjalan sehingga tidak layak sekali kakanda meminta proses hukum ini dihentikan, kecuali kakanda diatas keputusan yang cukup cepat kakanda ambil itu dironrong oleh keputusan politik kakanda sendiri, seperti nya stetmen kakanda sangat mahal. Semoga saja itu tidak benar.” tambahnya.

Herman berharap agar Mulyadi P Tamsir cepat sadar dengan tidak hanya membela kaum elit politik maupun yang memiliki uang. Menurutnya, justru kepentingan rakyat banyak lah yang harus dibela.

“tapi kakanda juga bisa melihat ke bawah karena masih banyak rakyat yang tak tau harus kemana mencari pembelaan seperti statemen kakanda ketua umum” tutup Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir menanggapi kasus terkait Hary Tanoesoedibyo. Dirinya meminta penguasa dan pejabat hukum tidak menggunakan kekuasaannya sesuai selera pribadi. Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum.

“Jadi yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai hukum,” tutur Mulyadi P Tamsir.

Eh, Sudah Baca Ini Belum?

Peneliti Kajian Lingkungan : Ada Yang Teralienasi Dari Reklamasi Pantai Utara Navigasinews.com - Dilantiknya Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, memicu p...
Penulis Eko Prasetyo Hadir Di Forum Intermediate Training HMI Di Makassar Navigasinews.com - Penulis Buku Bergeraklah Mahasiwa, Eko Prasetyo, mengisi forum Intermediate Train...
Ade Komaruddin Stadium General Di Pembukaan Intermediate Training HMI Cabang Mak... Navigasinews.com - Telah dilaksanakan kegiatan pembukaan Intermediate Training HMI Cabang Makassar T...
Pembukaan Intermediate Training HMI Cabang Makassar Timur Akan Di Hadiri Beberap... Navigasinews.com - Panitia pelaksana Intermediate Training HMI Cabang Makassar Timur melaporkan bahw...
Menjelang Forum Intermediate Nasional, HMI Cabang Makassar Timur Menyelenggaraka... Navigasinews.com - Berbicara dunia akademik, melahirkan karya tulis Ilmiah adalah sebuah keharusan. ...