Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Mengancam Lingkungan, Pembangunan Transpark Cibubur Diboikot Warga

Aksi Forum Masyarakat Peduli Cibubur menggelar demontrasi di halaman depan Transpark Cibubur

Navigasinews.com – Aktivitas operasional pembangunan Transpark Cibubur, mendapat penentangan untuk dihentikan dari warga setempat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Cibubur (FMPC). Pasalnya, hingga saat ini belum terbitnya dokumen izin lingkungan dan mengabaikan saran masyarakat yang berpotensi konflik.

Busi Muharto, Koordinator dari Forum Peduli Lingkungan Masyarakat Cibubur, menjelaskan warga melakukan aksi karena Pihak Trans Park selama pembangunan dianggap tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pembangunan Trans Park dianggap telah menimbulkan kegelisahan warga, karena menimbulkan kemacetan, banjir, kekhawatiran penggunaan air tanah yang berlebihan serta kebisingan akibat pembangunan.

“Dampaknya itu sangat merugikan warga, jalan jadi banjir, berdebu, jam kerja tidak sesuai aturan, sangat mengganggu lingkungan sekitar,” ujar Busi, di depan pembangunan proyek Trans Park Cibubur, Jalan Alternatif Cibubur, Cimanggis, Depok, Sabtu (10/6).

Sementara itu Korlap Aksi, Edy menyebutkan bahwa pembangunan transpark cibubur belum layak untuk dilakukan. pasalnya, izin lingkungan atas proyek tersebut belum juga terbit hingga saat ini. Sehingga menurutnya, pengembang Transpark Cibubur telah melanggar peraturan izin lingkungan.

“Kami minta segera dihentikan sampai dokumen izin lingkungan diterbitkan. Tanpa izin itu, akan berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Tak hanya itu, juga akan cenderung gangguan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan warga sekitar,” ujar Edy, Korlap aksi tersebut, Sabtu, 10/6/2017.

Warga sekitar mengkhawatirkan pembangunan Transpark Cibubur milik Hairul Tanjung ini. Misalnya, ujar Edy lagi, sudah jelas-jelas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Juga Peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 soal Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

Tak hanya itu saja, Edy mengatakan, diabaikannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Juga diacuhkannya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

“Sudah jelas-jelas banyak ketentuan yang dilanggarnya, tapi Transpark nekat menjalankan pembangunan. Seakan hukum dan ketentuan tidak berlaku bagi pengusaha yang berdalih atas nama pengembangan ekonomi. Tapi kalau masyarakat bawah abaikan ketentuan sedikit saja, langsung digusur,” ujar Edy.

Edy juga mengungkapkan ancaman kekeringan air di wilayah Cibubur dan sekitarnya. Menurutnya, kawasan proyek Transpark adalah bagian dari penompang ketersediaan air tana yang menjadi tumpuan sumber kebutuhan air masyarakat. Berdasarkan dokumen kerangka acuan (KA) Amdal, Transpark Cibubur akan menggunakan air sebanyak 35.500 liter/hari pada aktifitas kunstruksi.

“Sedangan pada saat beroperasi akan menyedot air tanah sebanyak 2.457.000 liter/perhari. Bisa dibayangkan, ancaman kekeringan akan menjadi bom waktu bagi masyarakt sekitarnya,” ujar Edy.

Hingga aksi berakhir pukul 12.00 waktu setempat, aksi penentangan Transpark ini gagal bertemu dengan pihak manajemen. “Kami warga tetap akan kembali menjalankan aksi penentangan ini dengan berbagai cara,” ujarnya.

Be the first to comment on "Mengancam Lingkungan, Pembangunan Transpark Cibubur Diboikot Warga"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*