Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Mencari Kerangka Regulasi Pengelolaan Danau Di Indonesia

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri), Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) dan Menteri Pariwisata Arief Yahya menjadi narasumber dalam lokakarya nasional Pengelolaan Danau Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (10/5).(Sumber: ANTARA)

Navigasinews.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah mencari rumusan kerangka regulasi tentang danau sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan danau berkelanjutan. Diketahui danau selain sebagai sumber air minum dan keperluan sehari-hari, danau juga sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi air, energi, irigasi, pariwisata, dan perikanan.

Dalam rangka mencari rumusan ini Bappenas bekerja sama dengan sejumlah pihak menggelar Lokakarya Nasional bertema “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” di Jakarta pada 9-10 Mei 2017.

Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis berkaitan persoalan danau, antara lain soal pencemaran air akibat aktivitas di dalam dan sekitar kawasan danau, tata ruang penggunaan wilayah kawasan danau yang holistik, peraturan dan manajemen yang terintegrasi dan sinergi dalam pengelolaan danau berkelanjutan, serta pemanfaatan kawasan danau untuk aktivitas pariwisata.

Pertemuan yang digelar di Hotel Aryaduta itu juga sempat menghadirkan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya memiliki danau. Seperti Bupati Toba Samosir, Bupati Agam, Bupati Gorontalo, dan Bupati Semarang. Mereka diminta memaparkan kondisi dan permasalah dalam pengelolaan empat danau, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening.

Tak kalah menarik sejumlah kementerian yang bersinggungan dengan isu ini juga sempat dihadirkan diantaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya. Mereka duduk bersama membahas solusi kebijakan meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi pengelolaan danau.

Disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ketahanan air, termasuk eksistensi danau, adalah salah satu prioritas pembangunan. Tiga permasalahan yang umum terjadi pada danau-danau di Indonesia, adalah soal peningkatan kadar limbah, pendangkalan, dan pencemaran.

Sejauh ini ada 15 danau yang perlu pengawasan karena kerusakannya yang kian mengkhawatirkan. Untuk itu pengelolaannya harus menjadi prioritas. Danau-danau itu adalah Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, Danau Maninjau, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani di Papua.

Indonesia sendiri sebenarnya total memiliki 840 danau dengan tipologi yang bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami. Luas seluruh danau mencapai 7.103 kilometer persegi. Danau-danau tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua. Danau-danau itu berada di Sumatera sebanyak 170 danau dengan luas sekitar 3.700 kilometer persegi, kemudian Kalimantan sebanyak 139 danau luasan 1.142 kilometer persegi, Jawa dan Bali sebanyak 31 danau luasan 62 kilometer persegi, Sulawesi 30 danau luasan 1.599 kilometer persegi dan Papua sebanyak 127 danau dengan luasan 600 kilometer persegi.

Be the first to comment on "Mencari Kerangka Regulasi Pengelolaan Danau Di Indonesia"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*