Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Taufiqulhadi : Pasal Penodaan Agama Di KUHP Masih Diperlukan

Politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi

Navigasinews.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menilai pasal penodaan agama di KUHP masih dibutuhkan. Sebab, persoalan agama kini menjadi hal yang mengancam disintegrasi sosial dan menjadi sangat penting di Indonesia.

Menurut Taufiqulhadi, Pasal 156a pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama masih dipertahankan. Sehingga dalam pembahasan revisi KUHP nanti, pasal tersebut bukan termasuk yang bakal diubah.

“Kalau menurut saya persoalan agama saya setuju seperti yang ada pada KUHP sekarang,” kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Taufiqulhadi Mengungkapkan, persoalan agama bisa menjadi ancaman disintegrasi sosial. Sehingga perubahan rumusan pasal justru akan menimbulkan praduga dari sekelompok masyarakat.

Taufiqulhadi menuturkan, saat ini arus radikal masuk ke semua negara Islam di dunia, termasuk Indonesia. Kelompok tersebut saat ini semakin banyak di masyarakat. Kelompok itu, kata dia, sulit diajak diskusi dan selalu melihat persoalan dengan kacamatanya sendiri.

Taufiqulhadi Menjelaskan bahwa hal yang harus dilakukan pemerintah menurutnya adalah mendidik masyarakat serta mengambil sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang dianggap radikal tersebut.

“Jadi bukan kita mengubah undang-undang kemudian membuat pasal-pasal tersebut kita ubah sekarang. Itu akan menimbulkan praduga yang buruk dari sekelompok masyarakat, kenapa diubah,” tuturnya.

Kendati demikian, saat ini pembahasan R-KUHP belum sampai kepada keputusan akhir. Sehingga tak menutup kemungkinan jika dinilai perlu maka pasal tersebut bisa diubah. Terutama jika dinilai mengganggu kebebasan berekspresi masyarakat.

“Kalau memang mengganggu ekspresi masyarakat maka coba kita diskusikan nanti. Saya akan membicarakan hal tersebut dalam Panja KUHP ini,” kata Taufiqulhadi.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok dinilai terbukti menodai agama dan majelis hakim memerintahkan agar Ahok ditahan. Mantan Bupati Belitung Timur itu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a tentang penodaan agama.

Be the first to comment on "Taufiqulhadi : Pasal Penodaan Agama Di KUHP Masih Diperlukan"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*