NU Dan MUI Sependapat Terkait Pembubaran HTI

Massa Hizbut Tahrir Indonesia

Navigasinews.com – Dua organisasi Islam sependapat dengan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat HTI dibubarkan.

Nahdlatul Ulama (NU) menyambut baik keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasannya, pertama dan utama, HTI mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

“Itu langkah yang tepat karena HTI terbukti merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah,” kata Robikin Emhas, Ketua bidang hukum Pengurus Besar NU, melalui keterangan tertulisnya Senin, 8 Mei 2017.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memberikan apresiasi kepada pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah dinilai mengambil langkah tepat dengan membubarkan ormas yang merongrong keutuhan NKRI dengan hendak mengganti Pancasila dengan Khilafah.

“Itu merupakan kebijakan yang sangat tepat. PBNU mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan pemerintah (terkait dengan pembubaran HTI),” kata Kiai Said dikutip dari situs resmi nu.or.id, Senin (8/5/2017).

Menurut dia, HTI merupakan organisasi yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Ia mengatakan, apapun organisasi yang berusaha mengganti Pancasila hendaknya dibubarkan dan dilarang.

Pandangan MUI

Terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon keputusan pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, karena kegiatan HTI dinilai bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi, menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila adalah final dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, karena NKRI dan Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah diikrarkan oleh para pendiri bangsa.

“Siapa pun dan dengan alasan apa pun tidak boleh mengubah bentuk negara dan dasar negara. Karena mengubah bentuk dan dasar negara termasuk ke dalam perbuatan makar atau ‘bughot’, dan hukumnya wajib diperangi,” kata Zainut Tauhid.

Sikap MUI tersebut sesuai dengan keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur dan ditegaskan kembali dalam Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2016 di Ancol, Jakarta.

Zainut mengatakan Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai pada eranya, namun pada perkembangan dunia yang semakin mondial, Zainut justru mempertanyakan apakah sistem khilafah bagi umat Islam masih relevan atau tidak.

“Menurut hemat kami, hendaknya semangat khilafah yang digagas oleh sekelompok orang untuk Indonesia haruslah sesuai dengan semangat nasionalisme. Sebab, nasionalisme di Indonesia merupakan wadah bagi berbagai banyak perbedaan yang terdapat di Indonesia, yang harus dirawat bersama agar tetap terjaga dan terpelihara semangat kebhinekaannya.,” ujarnya.

MUI sepakat dengan pemerintah agar tegas dalam menghadapi ormas atau kelompok masyarakat yang ingin mengusung faham yang berbeda dengan Pancasila dan berpotensi menimbulkan benturan dengan masyarakat serta dapat mengoyak kebhinnekaan, persatuan dan kerukunan hidup serta ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maka, pemerintah wajib bertindak tegas untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” tegasnya.

Be the first to comment on "NU Dan MUI Sependapat Terkait Pembubaran HTI"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*