Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kapolri Sebut HTI Bertentangan Dengan Pancasila Dan UUD 1945

Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian

Navigasinews.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena Ormas tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Doktrin Sistem khilafah yang selalu dikampanyekannya dinilai membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

“Prinsip (HTI) yang bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Seperti masalah sistem khilafah dan lain-lain,” Kata Tito di RS Polri, Senin 8 Mei 2017.

Tito menyebutkan bahwa dirinya telah menggelar rapat terbatas bersama Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto beserta sejumlah kementerian terkait membahas wacana pembubaran HTI.

Dalam rapat tersebut, diutus Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly bertindak sebagai pihak pengkaji untuk menggugat HTI.

“Intinya Menkopolhukam yang diikuti sejumlah kementerian lembaga yang di bawah koordinasi kemenkopolhukam menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan sikap tentang keberadaan HTI yang dianggap dapat membahayakan keutuhan NKRI sebagai identitas bangsa,” ujar mantan Kapolda Metro itu.

Mekanisme Pembubaran HTI

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjabarkan proses pembubaran organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Tito, langkah pembubaran HTI akan dilakukan melalui proses peradilan.

Pemerintah akan mengutus kejaksaan untuk mengajukan gugatan pembubaran HTI ke pengadilan.

“Polri akan berikan masukan. Dan setelah itu langkah hukum akan dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham kepada kejaksaan. Kejaksaanlah yang akan lakukan gugatan ke pengadilan,” tuturnya.

Tito menerangkan, posisi Polri memberikan sejumlah data dan fakta terkait kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Nantinya, fakta tersebut akan diajukan ke Kejaksaan Agung untuk diperkarakan di pengadilan.

“Tugas pembubaran nanti dilaksanakan oleh kejaksaan atas permintaan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan yang akan lakukan gugatan ke pengadilan,” kata Tito di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, di Jakarta Timur, Senin (8/5/2017).

Dalam persidangan tersebut, nantinya Polri akan memberikan sejumlah data terkait kegiatan HTI kepada kejaksaan.

“Peran Polri memberikan informasi, fakta dan data-data tentang kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Tito.

Be the first to comment on "Kapolri Sebut HTI Bertentangan Dengan Pancasila Dan UUD 1945"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*