Pentingnya Perlindungan Hukum Untuk Profesi Medik Dan Tenaga Kesehatan

Peserta Seminar Nasional Bertema "Perlindungan Etik dan Hukum terhadap Profesi Kesehatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan" oleh Program Hukum UGM, Yogyakarta (20/4/2017)

Navigasinews.com – Profesi medik yang dijalankan oleh dokter (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) tidak lagi menjadi bagian dari tenaga kesehatan seperti yang dijabarkan dalam undang-undang tenaga kesehatan. Putusan ini tentu saja memiliki konsekuensi hukum, meskipun sejak tahun 2004 telah ada undang-undang yang mengatur tentang praktik kedokteran. Hal ini disampaikan oleh Dr. Supriyadi, S.H.M.Hum selaku pakar hukum pidana di salah satu sesi dalam agenda Seminar Nasional Hukum Kesehatan yang dilaksanakan oleh Program Magister Hukum Kesehatan UGM Yogyakarta (20/4/2017) dengan tema “Perlindungan Etik dan Hukum terhadap Profesi Kesehatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan”.

Supriyadi menekankan perlunya dilakukan reformulasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP ke dalam revisi undang-undang praktik kedokteran yang telah berusia empat belas tahun ini.

“Berikutnya, yaitu perlu dipikirkan perlundungan khusus melalui pengaturan hukum acara pidana khusus dalam pelayanan kesehatan, misalnya prosedurnya yang khusus dengan penyidik khusus, penuntut umum khusus dan hakim khusus.“ papar Supriyadi dalam keterangan resmi yang kami terima.

Hal lain yang disampaikan oleh Supriyadi yaitu bagaimana memaksimalkan upaya mediasi jika hendak menyelesaikan tindak pidana pelayanan kesehatan. Upaya mediasi ini juga diatur dalam pengaturan hukum secara khusus dalam pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Moderator seminar, R.A. Antari Innaka menjelaskan bahwa seminar ini menekankan bagaimana profesi medik dan profesi kesehatan mengetahui hak dan kewajiban hukum selama menjalankan tugas profesinya.

“Selain ketaatan kepada kode etik yang diatur oleh organisasi profesi masing-masing. Upaya perlindungan hukum ini sebagai upaya perlindungan hukum yang sifatnya preventif” kata dosen Fakultas Hukum UGM ini.

Forum yang dihadiri kurang lebih 110 orang ini berasal dari banyak kalangan seperti akademisi, praktisi dari puskesmas, klinik dan rumah sakit, mahasiswa fakultas hukum dan juga mahasiswa yang berasal dari rumpun fakultas ilmu kesehatan.

Seminar ini juga menghadirkan pakar hukum kesehatan Dr. M. Fakih, S.H.M.S yang juga seorang akademisi dari Universitas Lampung, Dr. I.B. Gde Surya Putra Pidapa, Sp.F seorang ahli forensik yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum RSUP Sardjito, Dr. Joko Murdianto sebagai perwakilan dari organisasi profesi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Drs. Kirnantoro, SKM.M.Kes sebagai perwakilan dari organisasi profesi PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia).

Masing-masing pembicara kemudian memaparkan materinya kepada peserta seminar yang tiap sesinya juga dilakukan tanya jawab kepada peserta yang dipandu oleh moderator.

Surya Pidapa sebagai pembuka pada sesi awal seminar ini menyampaikan bahwa Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit sangat berperan pada upaya mengimplementasikan Good Corporate Governance and Good Clinical Standar dan juga upaya penyelesaian masalah hukum di Rumah Sakit dalam memberi kepastian dan perlindungan etik dan hukum bagi pasien dan civitas Rumah Sakit.

Paka hukum kesehatan M. Fakih menyampaikan bahwa Adverse Event yang biasa terjadi di fasilitas kesehatan harus mampu diidentifikasi apakah terjadi karena akibat kesalahan medis (kesengajaan dan kelalaian) atau terjadi akibat bukan kesalahan medis (kecelakaan medis dan Inherent Risk).

Dua pembicara lainnya yaitu Joko Murdianto dan Kirnantoro sebagai perwakilan dari dua organisasi profesi (IDI dan PPNI) secara bergantian memaparkan tentang pentingnya organisasi profesi dalam memberikan sosialisasi hukum dan perlindungan etik dan hukum kepada anggotanya secara proporsional jika terjadi sengketa kesehatan yang melibatkan profesi medik ataupun profesi kesehatan.

Kedepannya yang perlu terus dilakukan adalah bagaimana mempertemukan pemahaman antara aparat hukum, pemerintah dan organisasi profesi di setiap pembahasan upaya perlindungan hukum kepada profesi medik dan profesi kesehatan. Sebab ada beberapa upaya kesehatan yang diberikan kepada pasien adalah upaya yang diikat oleh kesepakatan teraupetik yang menjanjikan upaya, bukan menjanjikan hasil.

Seminar ini kemudian ditutup dengan pemberian kenang-kenangan dan dokumentasi dari Prof.Dr. Ari Hernawan, S.H.M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan UGM kepada pembicara dan moderator.

Be the first to comment on "Pentingnya Perlindungan Hukum Untuk Profesi Medik Dan Tenaga Kesehatan"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*