Dirugikan Peraturan Baru, Freeport Ajukan Arbitrase Internasional

NavigasiNews – PT Freeport Indonesia kabarnya telah mengajukan arbitrase ke badan hukum internasional. Hal ini karena perusahaan tambang milik McMoran menolak perubahan aturan izin ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status perizinan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menanggapi rencana arbitrase Freeport, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapapun.

“Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan,” tuturnya, dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, Minggu (19/2/2017).

Selain itu, Jonan menilai, langkah Freeport yang menempuh jalur arbitrase lebih baik daripada harus memutus hubungan kerja karyawannya lantaran tidak bisa ekspor konsentrat.

“Lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah,” ujarnya.

 

Sebagai perusahaan internasional, Jonan menambahkan, sudah selayaknya Freeport memperlakukan pekerjanya sebagai aset paling berharga. Dengan begitu, tidak ada rencana isu pemecatan karyawan, di mana Freepot menyatakan akan mengurangi produksi karena gudang penampung konsentrat sudah penuh.

“Karyawan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata,” tandasnya.

Be the first to comment on "Dirugikan Peraturan Baru, Freeport Ajukan Arbitrase Internasional"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*