Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kilas Balik Kapolri Di Balik Damainya Aksi 112

Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian

Navigasinews.com – Bangsa ini kembali dicemaskan dengan adanya indikasi gangguan stabilitas politik dengan adanya rencana Aksi 112. Berbagai kepentingan politik dapat terrangkum jadi satu di tengah panasnya suasana politik menjelang pilkada serentak 15 Februari mendatang. Namun pada akhirnya aksi 112 dapat kita lalui bersama dengan damai. Lantas, ada apa dengan Kapolri, Tito Karnavian di balik Damainya Aksi 112?

Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), resmi mengumumkan lanjutan aksi damai 112. Melalui laman Instagram-nya, GNPF MUI mengungkao akan membuat aksi yang sedikit berbeda dengan dua aksi sebelumnya yakni 411 dan 212.

“GNPF MUI menyerukan untuk mengikuti long march jalan sehat Spirit 212 yang diprakarsai FUI, Sabtu 11 Feb 2017. Kumpul di Monas 7 WIB. Long March dari Monas ke Bunderan HI. Allahu Akbar,” tulis pengumuman aksi yang diserukan akun resmi GNPF MUI, bela.quran, Sabtu (4/2).

Dalam pengumuman tersebut FUI menyebutkan bahwa sejumlah pengurus GNPF dan beberapa tokoh ulama akan hadir dalam aksi 112. Di antaranya Ketua GNPF, Ustaz Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF, Zaitun Rasmin, Munarman, dan Ketua Dewan Pembina GNPF, Habib Rizieq Syihab.

Sebelumnya FUI juga telah menjelaskan dalam aksi itu juga didatangkan ratusan pengkhatam quran dari seluruh Indonesia.

Kabar tersebut pun terhembus sampai ke istana negara. Mendagri Tjahjo Kumolo dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana melarang aksi tersebut. Bahkan, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga melarang. Pasalnya pada tanggal tersebut merupakan masa tenang kampanye Pilkada Jakarta.

“Yang pasti bahwa Minggu tenang itu tidak ada lagi diizinkan lagi pengerahan massa di tempat umum,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/2).

Menurut mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini, bila masyarakat akan tetap melakukan unjuk rasa, maka aparat penegak hukum akan menindak.

“Aparat keamanan akan menindak tegas, jadi jangan disalahkan aparat keamanan, yang ksmi salahkan adalah ke yang melanggar hukum,” pungkasnya.

indikasi Aroma Politik Aksi 112

Kapolri, Jenderal polisi Tito Karnavian merespon hal tersebut. Dirinya mengaku mencium adanya aroma politik dalam rencana aksi 112.

“Masih cukup kental aroma politik dari masalah ini, kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).

“Oleh karena itu kita juga sudah mengimbau panitia, termasuk pengurus Masjid Istiqlal dan pengurus besar, sudah memberi warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kepentingan politik meski dengan bungkus keagamaan,” ujar Tito.

Aroma politik yang dimaksud Tito diakuinya terendus dari pernyataan sejumlah pemuka agama, selebaran, dan media sosial. Isi kegiatan yang dimaksud berhubungan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Bahkan ada mau baiat segala ya, nah kalau seandainya untuk ibadah saja, mengingatkan katakanlah Al Maidah, fine-fine saja, tetapi kalau nanti sampai menohok, provokatif, kemudian mejelekkan orang lain sehingga jadi kampanye hitam, menurut saya kurang etis,” kata Tito.

Tito mengimbau keras panitia dan massa aksi 112 atau 11 Februari 2017 agar tidak menyusupi janji kegiatan ibadahnya dengan kepentingan politik.

Komitmen FPI dan Menkopolhukam

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, menyebut pihaknya memegang komitmen panitia kegiatan 112 dengan Menko Polhukam, Wiranto. Komitmen tersebut yaitu melaksanakan zikir di Masjid Istiqlal dengan damai dan tertib serta tanpa disusupi pesan politik.

“Komunikasi dibuka dengan panitia (112) termasuk dengan Polda termasuk dengan Bapak Menko Polhukam, panitia berjanji untuk melaksanakan kegiatan dengan aman dan tertib. Komitmen itu kita pegang,” tegas Kapolri dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).

“Bapak Menko Polhukam (mengatakan bahwa) silakan kegiatan dilakukan asal tidak melanggar ketertiban umum dan hukum, tidak sampai mengganggu jalan raya, jumlahnya jangan sampai keluar dari Istiqlal, dapat diakomodir,” imbuhnya.

Tito menegaskan, apabila panitia 112 nantinya melanggar komitmen yang telah disepakati, maka Polri akan melakukan penegakan hukum.

“Namun seandainya terjadi pelanggaran hukum antara panitia dan Bapak Menko Polhukam, maka kami menegakkan hukum,” ucapnya.

Berlakukan Tindak Pembubaran Jika Aksi 112 Tetap Long March

Karena itu, ditegaskan agar jalan kaki atau longmarc tidak dilakukan karena menggangu ketertiban umum.

“Masalah keagamaan tidak dikaitkan dengan masalah politik, kami imbau kepada panitai dan pengurus Masjid Isitiqal. Istiqlal telah memberikan warning agar Masjid Istiqlal tidak digunakan untuk kegiatan politik,” kata Tito.

Menurut Kapolri, bila aksi jalan kaki tetap dilakukan, maka Polri yang didukung TNI akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan pembubaran.

“Kalau terjadi perlawanan, akan diterapkan KUHP, karena melawan perintah petugas,” katanya.

Selain itu, Kapolri meminta kepada pantia agar tidak perlu mengundang warga lain dari luar DKI Jakarta. Meski, Polri telah mengetahui ada kelompok tertentu yang akan masuk Jakarta untuk mengikuti kegiatan ini.

“Kita sudah tahu ada kelompok tertentu, bukan masyarakat biasa yang dimobilisasi untuk itu, kita sudah ingatkan. bahwa hukum akan ditegakan,” katanya.

Dan pada akhirnya telah kita lihat bersama bagaimana jalannya aksi 112. Berkat kepiawaian dari apparat keamanan, kekhawatiran atas stabilitas dan keamanan negara pun berhasil di redam. Khususnya masyarakat Jakarta pun tidak merasakan gangguan signifikan akibat adanya aksi tersebut.

Be the first to comment on "Kilas Balik Kapolri Di Balik Damainya Aksi 112"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*