KESDM Tetap Pada Peraturan soal Pajak Freeport

NavigasiNews – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah menyetujui perubahan perizinan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Walaupun sudah direstui, tapi ESDM belum mewacanakan untuk memberikan insentif apapun.

Sebagaimana sebelumnya, PT Freeport mengajukan perubahan KK menjadi IUPK dilakukan dengan syarat, salah satunya permintaan pajak tetap sampai habis masa kontrak (nail down) seperti yang ada dalam perizinan Kontrak Karya.

Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono menegaskan, bahwa sampai saat ini pemerintah masih berpegang pada Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta aturan turunannya. Artinya ketentuan yang berlaku setelah menjadi IUPK harus dilaksanakan seperti misalnya membangun smelter.

“Jadi saya sampaikan bahwa di dalam IUPK tentu mengikuti ketentuan yang berlaku (prefilling) akan ditetapkan. Kalau masalahnya nanti dia mendapatkan insentif (nail down) dan lainnya termasuk bagaimana setelah di-prefilling (syarat izin ekspor) itu nanti kita lihat dalam perkembangannya kemudian,”jelasnya, di Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Sebenarnya, dengan persetujuan perubahan perizinan dari KK menjadi IUPK ini, Freeport sudah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan kegiatan ekspor konsentrat. Namun dalam pengajuan permohonan izinannya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini harus melengkapi persyaratan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

“Jadi sesuai IUPK konsekeuensinya apa saja itu diikuti. Nah masalah nanti dia dapatkan seperti yang disampaikan tadi nail down ya kita upayakan. Jadi insentifnya diupayakan apa ada seperti itu. Tapi konsekuensi IUPK prefilling, ya prefilling, jadi jangan dipertanyakan,” ujarnya.

Be the first to comment on "KESDM Tetap Pada Peraturan soal Pajak Freeport"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*